Mendagri Siapkan Insentif Rp1 Triliun untuk Daerah MBG

Mendagri Siapkan Insentif Rp1 Triliun untuk Daerah Pendukung MBG

JAKARTA, 29 Oktober 2026 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong seluruh pemerintah daerah memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus dan pemberian insentif fiskal bagi daerah berprestasi.

Dalam keterangannya di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (28/10/2026), Tito menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran insentif fiskal Rp1 triliun yang diperlombakan dalam tiga gelombang dan enam wilayah atau region. Daerah yang belum membentuk Satgas MBG diberi waktu satu minggu untuk memenuhi instruksi tersebut. Kemendagri juga menyiapkan langkah teguran bagi daerah yang tidak memenuhi tenggat.

Insentif Rp1 Triliun untuk Pemda yang Sukseskan MBG

Pemerintah pusat melalui Kemendagri menyiapkan skema insentif fiskal untuk mendorong pemerintah daerah berkompetisi meningkatkan kinerja pembangunan dan mendukung program prioritas nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis.

Tito Karnavian menjelaskan, alokasi insentif fiskal sebesar Rp1 triliun pada 2026 diperlombakan melalui tiga gelombang yang mencakup enam wilayah. Pemerintah juga merencanakan kelanjutan kompetisi pada 2027 dengan memasukkan dukungan dan kreativitas kepala daerah dalam menyukseskan MBG sebagai salah satu aspek penilaian.

Kebijakan ini ditujukan kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap pemerintah daerah akan bersaing dengan daerah lain dalam kelompok atau kategori pemerintahan yang sama.

Dalam skema penghargaan tersebut, pemerintah menyiapkan nominal insentif berbeda berdasarkan peringkat capaian daerah.

Rincian Hadiah Insentif bagi Daerah

Berikut nominal penghargaan yang disampaikan Mendagri untuk daerah berdasarkan peringkat:

Peringkat pertama memperoleh Rp3 miliar, peringkat kedua Rp2 miliar, sedangkan peringkat ketiga mendapatkan Rp1 miliar.

Kompetisi dibagi berdasarkan tingkat pemerintahan, yakni ant provinsi, antarkabupaten, dan antarkota, dengan pembagian enam wilayah atau region.

Total anggaran Rp1 triliun merupakan pagu insentif fiskal yang dipersiapkan untuk kompetisi antardaerah, bukan dana yang diberikan kepada satu pemerintah daerah. Nominal hadiah masing-masing daerah mengikuti peringkat dan mekanisme penilaian yang berlaku.

Indikator Penilaian Pemerintah Daerah

Dukungan terhadap MBG menjadi salah satu kategori penilaian dalam kompetisi pemerintah daerah. Aspek yang diperhatikan mencakup komitmen kepala daerah dan kreativitas dalam membantu keberhasilan program.

Dalam pelaksanaan MBG di daerah, sejumlah aspek yang relevan dengan keberhasilan program meliputi:

1. Ketepatan sasaran. Pemetaan penerima dan distribusi makanan perlu memastikan bantuan menjangkau anak sekolah serta kelompok sasaran lain, termasuk ibu hamil sesuai ketentuan program.
2. Kualitas dan kandungan gizi. Makanan yang disediakan harus memenuhi standar gizi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
3. Akuntabilitas anggaran. Pengelolaan anggaran pendukung dari APBD perlu dilakukan secara transparan dan efisien sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
4. Pemberdayaan ekonomi lokal. Keterlibatan UMKM, warung makan, petani, peternak, dan pelaku usaha daerah dapat mendukung rantai pasok penyediaan bahan pangan.

Aspek-aspek tersebut menjadi bagian dari konteks pelaksanaan program MBG di daerah. Adapun rincian indikator, bobot penilaian, serta mekanisme penetapan pemenang mengikuti ketentuan resmi yang ditetapkan pemerintah.

Mendagri Beri Waktu Satu Minggu untuk Pembentukan Satgas MBG

Selain menyiapkan insentif fiskal, Tito Karnavian meminta kepala daerah yang belum membentuk Satgas MBG agar segera menyelesaikan pembentukannya.

Instruksi tersebut disampaikan dalam pertemuan Kemendagri bersama Badan Gizi Nasional di Jakarta, Rabu (28/10/2026). Tito menyebut sebagian besar daerah telah membentuk Satgas, tetapi masih ada daerah yang belum memenuhi ketentuan tersebut.

Sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah, Kemendagri mendorong kepala daerah berpartisipasi aktif untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan.

Tito memberikan tenggat waktu selama satu minggu bagi daerah yang belum membentuk Satgas. Jika hingga batas waktu tersebut Satgas belum terbentuk, Kemendagri akan mengumumkan nama daerah yang belum memenuhi instruksi kepada publik dan melayangkan surat teguran resmi.

Dengan tenggat yang disampaikan pada 28 Oktober 2026, batas waktu satu minggu tersebut jatuh pada awal November 2026.

Tugas Satgas dalam Pengawasan Program MBG

Salah satu tugas utama Satgas MBG yang disampaikan Tito adalah melakukan inspeksi terhadap kelayakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yaitu unit pelayanan yang menyiapkan makanan untuk program MBG.

Inspeksi dilakukan untuk menilai apakah fasilitas SPPG layak melanjutkan operasional, perlu diperbaiki, atau dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil pemeriksaan.

BGN telah menyiapkan daftar 14 indikator yang menjadi acuan pemeriksaan. Hasil inspeksi kemudian digunakan untuk menyusun kesimpulan mengenai kondisi dan kelayakan masing-masing SPPG.

Dalam lingkup pengawasan pelaksanaan MBG di daerah, tugas yang perlu menjadi perhatian meliputi sejumlah aspek berikut:

• Pengawasan rantai pasok. Memastikan bahan baku dari petani, peternak, dan pemasok memenuhi persyaratan kualitas, kesegaran, kebersihan, serta keamanan pangan.
• Mitigasi risiko keracunan dan kebersihan. Melakukan pemeriksaan terhadap dapur atau fasilitas pengolahan makanan untuk memastikan proses produksi memenuhi standar higiene dan sanitasi.
• Pencegahan penyimpangan anggaran. Melibatkan Inspektorat Daerah dan unsur pengawasan yang berwenang untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan serta mencegah penyimpangan dalam penyediaan makanan.
• Penanganan pengaduan. Memastikan persoalan seperti keterlambatan distribusi, ketidaksesuaian menu, dan kendala pelayanan dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggung jawab.

Pemeriksaan kelayakan SPPG menjadi bagian penting dari pengawasan di tingkat daerah. Pelaksanaannya perlu memperhatikan hasil pemeriksaan, standar pelayanan, dan ketentuan teknis yang berlaku.

Surat Edaran Mendagri Nomor 400.5/8545/SJ

Pengawasan pelaksanaan MBG di daerah juga dikaitkan dengan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah.

Surat edaran tersebut disebut sebagai dasar administratif untuk mendorong pemeriksaan dan penilaian kesesuaian fasilitas pelayanan gizi di daerah.

Melalui pemeriksaan SPPG, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi fasilitas yang telah memenuhi persyaratan, fasilitas yang membutuhkan perbaikan, serta fasilitas yang tidak memenuhi kriteria kelayakan.

Hasil pemeriksaan menjadi dasar tindak lanjut sesuai kewenangan instansi terkait. Pelaksanaan inspeksi juga berkaitan dengan upaya memastikan proses pengolahan dan distribusi makanan memenuhi persyaratan keamanan pangan.

Insentif MBG Berlanjut pada 2027

Pemerintah memastikan skema insentif fiskal untuk mendorong kinerja pemerintah daerah akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Tito menyatakan rencana tersebut telah dibahas bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Pemerintah menyiapkan anggaran insentif fiskal Rp1 triliun untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerja pembangunan.

Pada 2026, kompetisi insentif fiskal telah dijalankan melalui tiga gelombang dan enam wilayah. Untuk 2027, dukungan terhadap program MBG serta kreativitas kepala daerah dalam menyukseskannya direncanakan menjadi salah satu kategori penilaian.

Pemberian insentif tersebut menjadi bagian dari mekanisme penghargaan bagi pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja sesuai indikator yang ditetapkan. Pelaksanaan kompetisi tetap mencakup kategori dan mekanisme penilaian yang ditentukan pemerintah.

Tenggat Satgas MBG Menjadi Perhatian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah kini menghadapi dua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG, yakni pemenuhan instruksi pembentukan Satgas dan peningkatan kinerja dalam mendukung program nasional tersebut.

Bagi daerah yang belum membentuk Satgas, tenggat satu minggu yang disampaikan Mendagri menjadi batas waktu untuk menindaklanjuti instruksi. Kemendagri menyatakan akan mengumumkan daerah yang belum memenuhi ketentuan dan mengirimkan surat teguran apabila tenggat terlewati.

Sementara itu, insentif fiskal Rp1 triliun yang diperlombakan dalam tiga gelombang dan enam wilayah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperoleh penghargaan berdasarkan capaian kinerja.

Dengan demikian, pelaksanaan MBG di daerah tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi, tetapi juga mencakup pengawasan fasilitas SPPG, ketepatan pelayanan, akuntabilitas pelaksanaan, dan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung program nasional.

Ano Bano

Ano Bano merupakan jurnalis investigasi pada isu hukum, hankamtibmas, dan keterbukaan informasi publik lainya. Memiliki sertifikasi Kompetensi Wartawan Dewan Pers, Investigasi Tempo Institue. Berkomitmen menyajikan karya jurnalisme Profesional

WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif :  Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.