Kasus MBG Cirebon Capai 287 Korban, Dugaan Pengolahan di Luar Dapur

Keracunan MBG Cirebon Capai 287 Korban, DPRD Temukan Dugaan Pengolahan Telur di Luar Dapur

CIREBON, 21 Oktober 2026 – Jumlah korban dugaan keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon, Jawa Barat, bertambah menjadi 287 orang hingga Rabu (21/10/2026) sekitar pukul 13.00 WIB.

Dinas Kesehatan Kota Cirebon mencatat 210 pasien menjalani rawat inap di delapan rumah sakit, sedangkan 77 lainnya mendapatkan penanganan rawat jalan. Di tengah penanganan medis, DPRD Kota Cirebon menyoroti dugaan pengolahan telur puyuh di luar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalijaga 05, yang kini dihentikan sementara operasionalnya.

Jumlah Korban Keracunan MBG Cirebon Bertambah Menjadi 287 Orang

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria Listiawaty, mengatakan jumlah korban yang terdata meningkat dari 270 orang pada pagi hari menjadi 287 orang pada siang hari, setelah terdapat tambahan 17 pasien.

Korban berasal dari sejumlah kelompok penerima manfaat, mulai dari murid taman kanak-kanak (TK), siswa sekolah dasar (SD), guru, petugas SPPG, hingga orang dewasa yang turut mengonsumsi makanan dari program MBG.

Data tersebut masih bersifat sementara karena petugas kesehatan terus melakukan pendataan dan penyisiran terhadap kemungkinan adanya korban tambahan.

Sebagian besar pasien mengalami gejala gangguan pencernaan, seperti mual, muntah, dan diare. Berdasarkan keterangan Dinkes, pasien yang menjalani rawat inap hingga Rabu siang dirawat di ruang perawatan biasa dan tidak ada yang dilaporkan membutuhkan perawatan di ruang intensive care unit (ICU).

Sebelumnya, Dinkes mencatat 270 orang terdampak, terdiri atas 231 anak-anak dan 39 orang dewasa. Rincian kelompok tersebut merupakan data pada tahap pendataan sebelumnya dan belum dapat langsung diterapkan pada total terbaru sebanyak 287 orang.

210 Pasien Dirawat di Delapan Rumah Sakit

Lonjakan pasien membuat penanganan medis dilakukan secara terkoordinasi di sejumlah rumah sakit di Kota Cirebon.

Dari total 287 orang yang terdata, sebanyak 210 pasien menjalani rawat inap, sedangkan 77 pasien mendapatkan penanganan rawat jalan.

Delapan rumah sakit yang dilaporkan menangani pasien terkait kejadian tersebut adalah:

1. RS Ciremai.
2. RSD Gunung Jati.
3. RS Siloam Putera Bahagia.
4. RS Medimas.
5. RS Cahaya Bunda.
6. RS Panti Abdi Dharma.
7. RS Pelabuhan.
8. RS Sumber Kasih.

RS Ciremai tercatat menangani pasien dalam jumlah terbanyak, yakni 102 orang, berdasarkan data yang disampaikan Dinkes Kota Cirebon pada Rabu siang.

Sebelumnya, pasien mulai berdatangan ke fasilitas kesehatan sejak Selasa (20/10/2026) sore. Ketika jumlah pasien meningkat, petugas kesehatan mendistribusikan mereka ke rumah sakit lain agar penanganan tidak terpusat di satu fasilitas.

Dinkes juga berkoordinasi dengan puskesmas dan Dinas Pendidikan untuk mendata siswa serta penerima manfaat lain yang mengalami gejala setelah mengonsumsi makanan MBG.

Kepala Dinkes Kota Cirebon memastikan hingga pembaruan data yang disampaikan tersebut belum ada laporan pasien meninggal akibat kejadian ini.

DPRD Soroti Dugaan Pengolahan Telur Puyuh di Luar Dapur SPPG

Persoalan keamanan pangan menjadi perhatian DPRD Kota Cirebon setelah melakukan peninjauan ke SPPG Harjamukti Kalijaga 05 pada Rabu (21/10/2026).

Dalam peninjauan tersebut, anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon, Umar Stanis Klau, menyampaikan adanya dugaan pengolahan telur puyuh di luar dapur SPPG sebelum bahan makanan tersebut dibawa kembali untuk diproses.

Menurut Umar, seluruh tahapan pengolahan menu MBG semestinya mengikuti petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

“Secara juklak-juknis dan SOP, semua menu MBG harus disiapkan di dapur SPPG. Kami kaget karena dari hasil diskusi terungkap ada masakan yang disiapkan di luar,” ujar Umar dalam pemberitaan mengenai hasil peninjauan tersebut.

DPRD menilai proses pengolahan di luar dapur perlu ditelusuri, termasuk siapa pihak yang melakukannya, di mana proses tersebut berlangsung, serta bagaimana bahan makanan disimpan dan dikirim sebelum masuk ke dapur SPPG.

Keterangan awal menyebut telur puyuh tersebut diolah setengah matang di luar dapur, kemudian dibawa ke SPPG untuk dipanaskan dan dimatangkan kembali.

Namun, identitas pihak yang melakukan pengolahan awal dan lokasi pengolahannya belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan yang disampaikan saat peninjauan.

DPRD meminta pengelola SPPG dan yayasan yang menaungi operasional dapur memberikan penjelasan terbuka agar pemeriksaan dapat menelusuri seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi kepada penerima manfaat.

Kapasitas Produksi 2.555 Paket Ikut Disorot

Dalam peninjauan tersebut, jumlah penerima manfaat yang menjadi acuan penyediaan makanan disebut mencapai 2.555 paket.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Andrie Sulistio, mengingatkan agar kapasitas produksi dapur disesuaikan dengan kemampuan pengelola dalam menjaga mutu dan keamanan makanan.

Ia meminta pengelola tidak memaksakan produksi apabila kapasitas dapur tidak memadai hingga berpotensi mendorong proses pengolahan di luar prosedur.

DPRD juga menekankan pentingnya penggunaan bahan baku berkualitas, kebersihan proses memasak, serta pengawasan terhadap pihak lain yang terlibat dalam rantai pasok makanan.

Meski demikian, DPRD belum menyimpulkan bahwa dugaan pengolahan telur puyuh di luar dapur merupakan penyebab pasti keracunan. Hubungan antara proses tersebut dan gangguan kesehatan para penerima manfaat masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pengelola SPPG Minta Maaf dan Siap Menanggung Biaya

Kepala SPPG Harjamukti Kalijaga 05, Andi Rahmat, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, terutama orang tua dan penerima manfaat yang terdampak.

Dalam keterangannya saat peninjauan DPRD, Andi menyatakan pihak yayasan siap menanggung biaya yang berkaitan dengan insiden tersebut hingga anak-anak yang terdampak dinyatakan pulih.

Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab pengelola setelah kejadian yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua murid.

Andi juga mengakui bahwa telur puyuh yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan telah melalui proses pengolahan awal di luar dapur sebelum dimatangkan kembali di SPPG.

Pengakuan tersebut menjadi bagian penting dalam penelusuran DPRD terhadap proses penyediaan menu MBG. Meski begitu, belum ada bukti laboratorium yang memastikan bahwa telur puyuh tersebut merupakan sumber kontaminasi atau penyebab gangguan kesehatan para korban.

Operasional SPPG Kalijaga 05 Dihentikan Sementara

Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Cirebon telah menghentikan sementara operasional SPPG Kalijaga 05 setelah muncul laporan dugaan keracunan massal.

Kepala KPPG Cirebon, Yulian Septa Pratama, sebelumnya menyampaikan bahwa penghentian operasional berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Langkah tersebut dilakukan menyusul laporan gangguan kesehatan yang dialami para penerima manfaat MBG dari dapur tersebut.

Penghentian sementara itu juga berlangsung ketika pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan pihak terkait melakukan pendataan korban serta menelusuri kemungkinan penyebab kejadian.

Sementara itu, Dinas Pendidikan Kota Cirebon merespons insiden tersebut dengan meminta sekolah memperketat pemeriksaan makanan. Sejumlah sekolah yang terdampak juga diliburkan sementara pada Rabu untuk mendukung penanganan dan pendataan siswa.

Sampel Makanan Diperiksa, Penyebab Keracunan Belum Dipastikan

Dinas Kesehatan telah mengambil sampel makanan MBG untuk menjalani pemeriksaan laboratorium. Selain makanan, sampel muntahan dan feses pasien juga dilaporkan dikirim untuk membantu pemeriksaan lebih lanjut.

Menu yang menjadi perhatian meliputi sup telur puyuh, tempe orek, sayuran wortel dan kol, serta buah yang dibagikan dalam paket MBG.

Sejumlah penerima manfaat dan orang tua sebelumnya mengeluhkan aroma tidak sedap serta rasa asam pada sup telur puyuh. Keluhan tersebut menjadi salah satu petunjuk awal yang ditelusuri petugas, tetapi belum cukup untuk menetapkan sumber kontaminasi.

Kepala Dinkes Kota Cirebon menyampaikan bahwa pemeriksaan diperlukan untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan tersebut. Hasil laboratorium diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan kontaminasi dan menjadi dasar penanganan lebih lanjut.

Dengan jumlah korban yang telah mencapai 287 orang berdasarkan pendataan hingga Rabu siang, penyelidikan kini tidak hanya berfokus pada penanganan medis, tetapi juga pada proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi makanan dari SPPG Kalijaga 05.

DPRD Kota Cirebon menyatakan akan terus mengawasi penanganan kasus tersebut. Sementara itu, penyebab pasti kejadian dan pihak yang bertanggung jawab masih perlu ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium serta bukti dari proses penelusuran.

Ano Bano

Ano Bano merupakan jurnalis investigasi pada isu hukum, hankamtibmas, dan keterbukaan informasi publik lainya. Memiliki sertifikasi Kompetensi Wartawan Dewan Pers, Investigasi Tempo Institue. Berkomitmen menyajikan karya jurnalisme Profesional

WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif :  Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.