Kader PPP Garut Diduga Langgar Keputusan DPP, Dinilai sebagai Bentuk Pengkhianatan Partai

WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif :  Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.

GARUT.(04 April 2026).Ketegangan internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mengemuka setelah jejak rekam Pilkada Garut 2024 menampilkan dugaan kuat adanya kader yang secara terang-terangan mendukung pasangan calon di luar keputusan resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk pembangkangan yang mencederai komando partai.

DPP PPP telah menetapkan arah dukungan resmi untuk Pilkada Garut, dan seluruh struktur partai diwajibkan mengikuti instruksi tersebut tanpa pengecualian. Namun kenyataannya, muncul manuver di tingkat daerah yang bergerak berseberangan, sehingga memunculkan kritik keras dari internal partai sendiri.
Sejumlah pengurus PPP Garut menyatakan bahwa langkah kader tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap AD/ART. Mereka menilai ketidaktaatan ini bukan sekadar kesalahan politik, melainkan tindakan yang berpotensi merusak disiplin organisasi yang menjadi fondasi PPP selama ini.

Intrik politik semacam ini memang bukan hal baru bagi PPP Garut. Namun, keterbukaan sikap mendukung calon di luar keputusan DPP membuat dinamika internal semakin memanas. Para pengurus menilai tindakan tersebut telah mengabaikan prinsip loyalitas dan memprioritaskan kepentingan pribadi di atas keputusan partai.
Menjelang Musyawarah Daerah (Musda), sejumlah pihak menilai ada upaya sebagian kader untuk kembali membangun citra seolah memiliki kontribusi besar bagi PPP. Namun rekam jejak digital yang merekam pilihan politik mereka pada Pilkada 2024 tidak dapat dihapus dan tetap menjadi catatan penting bagi publik dan DPP.

Praktisi hukum Cacan Cahyadi, SH menegaskan bahwa pelanggaran terhadap AD/ART adalah persoalan fundamental yang wajib ditindaklanjuti. Ia menyebut sikap bermanuver di luar garis keputusan partai sebagai tindakan yang “mencederai marwah PPP” dan harus mendapat perhatian serius dari pimpinan pusat.
Pengamat politik daerah juga melihat tindakan tersebut sebagai ancaman terhadap soliditas organisasi. “Ketika DPP sudah menetapkan keputusan, maka tidak ada alasan bagi kader untuk bergerak di luar komando. Itu jelas bentuk pembangkangan politik,” tegasnya.

Sejumlah tokoh PPP mendorong DPP untuk segera mengevaluasi dan menindak kader yang diduga melanggar disiplin. Menurut mereka, ketegasan DPP sangat penting untuk menjaga wibawa dan konsistensi PPP, apalagi menjelang agenda politik jangka panjang.
Menjelang Muscab PPP, manuver internal dilaporkan semakin masif. Bahkan muncul dugaan adanya ASN yang ikut terlibat dalam pergerakan politik internal. Para tokoh menilai hal ini harus menjadi perhatian serius DPP karena melibatkan persoalan etika birokrasi sekaligus pelanggaran disiplin partai.

Kasus ini menegaskan kembali bahwa kepatuhan terhadap AD/ART adalah prinsip utama yang tidak dapat dinegosiasikan. Tanpa kedisiplinan dan loyalitas kader, PPP berisiko kehilangan marwah organisasi dan kepercayaan publik yang telah dibangun selama bertahun-tahun.(Opx)