Portal Warta Bela Negara.GARUT 2 September 2025.Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS) menilai insiden kekeliruan Bupati Garut, Syakur Amin, saat membacakan Pancasila di hadapan ribuan massa aksi “Aliansi Mahasiswa Bersama Masyarakat Garut Menggugat” pada 2 September 2025 sebagai peristiwa yang mencoreng wibawa daerah.
Direktur GIPS, Ade Sudrajat, menyebut bahwa sebagai kepala daerah, terlebih pernah mengikuti diklat kepemimpinan tingkat nasional bersama para bupati se-Indonesia, kesalahan tersebut tidak bisa dianggap sepele.
> “Ini sangat memalukan. Apalagi beliau mantan rektor dan seorang akademisi. Seharusnya terbiasa membina mahasiswa, menguasai dasar-dasar bernegara seperti Pancasila adalah hal paling mendasar,” tegas Ade Sudrajat dalam keterangannya, Selasa (2/9/2025).
Dalam insiden yang viral di media sosial itu, Bupati sempat salah melafalkan sila ke-4 dengan menyebut “Penghayatan yang dipimpin oleh hikmah”, alih-alih “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Meski segera mengoreksi diri dan meminta maaf, sorakan massa serta rekaman kejadian terlanjur menyebar luas.
Menurut GIPS, peristiwa ini mempertegas kegagalan komunikasi politik Bupati di tengah gelombang tuntutan serius masyarakat Garut, mulai dari pembatalan kenaikan pajak, desakan reformasi Polri, hingga transparansi anggaran DPRD.
> “Kesalahan kecil bisa berdampak besar karena menyangkut simbol negara. Ini bukan sekadar soal keliru ucap, tapi soal kualitas kepemimpinan dan representasi di hadapan rakyat,” tambah Ade.
GIPS menegaskan perlunya evaluasi serius terhadap gaya kepemimpinan Bupati agar peristiwa serupa tidak kembali mencederai marwah pemerintahan daerah di mata publik.(Red)
WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
GIPS Soroti Kekeliruan Bupati Bacakan Pancasila: Menjadi Sirotan, Apalagi Beliau Mantan Rektor
Dibuat oleh Rohman Priatna pada 20:14 WIB, 2 September 2025
Konten artikel berita ini telah melalui proses verifikasi sesuai standar jurnalistik oleh Tim Redaksi untuk memastikan informasi yang akurat dan berimbang.
INFORMASI HUKUM & ETIKA JURNALISTIK:
Karya jurnalistik ini diproduksi dengan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
