Pemdes DPMD Saat Acara Bersama 86 Kepala Desa di Aula Kolaborasi BUMDes dan KDMP

WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif :  Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.

Garut.(17 April 2026).Kegiatan pembinaan yang digelar di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di Jalan Otista No 176, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pada Jumat, 17 April 2026, menjadi momentum penting dalam memperkuat peran pemerintah desa dalam mengelola potensi dan keuangan desa secara optimal. Acara ini dihadiri langsung oleh Pemdes DPMD yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pemdes Idad Badrudin, serta diikuti oleh sebanyak 86 kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Garut.

Para kepala desa yang diundang dalam kegiatan tersebut merupakan desa-desa yang telah menerima dan menyalurkan dana desa. Oleh karena itu, fokus utama kegiatan ini adalah pembinaan keuangan desa, dengan tujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Dalam arahannya,Kepala Bidang Pemdes Idad Badrudin menegaskan bahwa desa saat ini dituntut untuk tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang mampu menggerakkan perekonomian secara mandiri. Salah satu strategi yang ditekankan adalah pentingnya kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koprasi Desa Merah Putih (KDMP). Kolaborasi ini dinilai mampu menciptakan sinergi antara pengelolaan usaha desa dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung.

BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa memiliki peran strategis dalam mengelola berbagai potensi usaha, mulai dari sektor pertanian, perdagangan, jasa, hingga pariwisata. Sementara itu, KDMP berperan sebagai penggerak produktivitas masyarakat desa yang berbasis pada kelompok-kelompok usaha. Dengan menggabungkan kekuatan keduanya, desa dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Selain itu, pemanfaatan aset desa menjadi salah satu poin penting yang disoroti dalam kegiatan tersebut. Aset desa yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti tanah kas desa, bangunan, maupun potensi sumber daya lokal lainnya, diharapkan dapat dioptimalkan menjadi sumber pendapatan yang produktif. Dengan pengelolaan yang baik, aset desa tidak hanya menjadi kekayaan statis, tetapi juga dapat menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan.

Pemanfaatan aset desa secara optimal ini diharapkan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Peningkatan PADes menjadi indikator utama dalam mewujudkan desa mandiri, di mana desa memiliki kemampuan finansial untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat tanpa ketergantungan penuh terhadap bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam sesi pembinaan keuangan desa, para kepala desa juga diberikan pemahaman mendalam terkait regulasi, perencanaan anggaran, pelaporan, serta pengawasan penggunaan dana desa. Hal ini penting agar seluruh proses pengelolaan keuangan desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menghindari potensi penyimpangan.

Kegiatan ini juga diwarnai dengan diskusi interaktif antara narasumber dan para kepala desa. Berbagai permasalahan yang dihadapi di lapangan, seperti kendala dalam pengelolaan BUMDes, keterbatasan sumber daya manusia, hingga tantangan dalam pemasaran produk desa, menjadi bahan diskusi yang konstruktif. Melalui forum ini, para peserta dapat saling bertukar pengalaman dan mencari solusi bersama.

Dengan adanya kegiatan pembinaan ini, diharapkan seluruh kepala desa yang hadir dapat mengimplementasikan ilmu dan strategi yang diperoleh dalam pengelolaan desa masing-masing. Kolaborasi antara BUMDes dan KDMP, pemanfaatan aset desa, serta pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci utama dalam mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera.

DPMD Kabupaten Garut melalui kegiatan ini menunjukkan komitmennya dalam mendampingi dan memperkuat kapasitas pemerintah desa. Ke depan, diharapkan desa-desa di Kabupaten Garut mampu menjadi pilar utama dalam pembangunan daerah, dengan ekonomi yang kuat, masyarakat yang berdaya, serta tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas.(opx)