Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) menerjunkan sebanyak 203 petugas pengamanan hewan kurban untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban di 1.339 titik pemotongan yang tersebar di 40 kecamatan selama pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika saat mewakili Bupati Bogor pada kegiatan Pelepasan Petugas Pengamanan Hewan Kurban Idul Adha 1447 Hijriah, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Senin (25/5).
Sebanyak 203 petugas yang diterjunkan terdiri atas 78 petugas medik dan paramedik, 25 petugas penyuluh swadaya, serta 100 mahasiswa dari IPB University dan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB. Seluruh petugas akan menjalankan tugas mulai H-45 hingga H+3 Idul Adha.
Sekda Ajat menyampaikan bahwa pengamanan hewan kurban merupakan agenda rutin Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor guna memastikan pelaksanaan ibadah kurban berjalan sesuai syariat sekaligus menjamin kesehatan dan keamanan hewan kurban yang dikonsumsi masyarakat.
“Tahun ini jumlah hewan kurban di Kabupaten Bogor mencapai kurang lebih 20.113 ekor dengan jumlah titik pemotongan sebanyak 1.339 lokasi. Tentunya angka tersebut menunjukkan besarnya tanggung jawab yang harus kita laksanakan bersama,” ujar Ajat.
Ajat menjelaskan, pengamanan hewan kurban tidak dapat dilakukan pemerintah daerah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari tenaga medis dan paramedis veteriner, penyuluh, hingga mahasiswa.
Kontributor Bogor
WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
203 Petugas Pengamanan Hewan Kurban di 1.339 Titik Pemotongan Kurban
Dibuat oleh Hidayat pada 20:09 WIB, 25 Mei 2026
Konten artikel berita ini telah melalui proses verifikasi sesuai standar jurnalistik oleh Tim Redaksi untuk memastikan informasi yang akurat dan berimbang.
INFORMASI HUKUM & ETIKA JURNALISTIK:
Karya jurnalistik ini diproduksi dengan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
