WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Menteri Basuki Targetkan Bendungan Rukoh Aceh Rampung 2023 untuk Irigasi dan Pengendalian Banjir
WBN, PIDIE– Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh rampung pada 2023 untuk dapat segera dimanfaatkan sebagai sumber pengairan lahan irigasi dan pengendaliam banjir.
“Bendungan Rukoh merupakan salah satu dari 13 bendungan yang harus selesai pada tahun 2023. Di harapkan dapat rampung pada Agustus 2023, lebih cepat dari target kontrak yakni Desember 2023. Saat ini progresnya sekitar 45%,” kata Menteri Basuki saat meninjau Bendungan Rukoh, Rabu (19/10/2022).
Bendungan Rukoh berada di aliran Sungai/Krueng Rukoh yang juga di hubungkan dengan Krueng Tiro dengan bendung pengarah sehingga menjadi satu sistem yang saling mendukung.
“Ini merupakan inovasi sistem yang unik dan bagus. Jadi air dari Tiro kita bawa ke Rukoh. Rukoh ini kapasitas bendungannya besar tetapi debit sungainya kecil, sedangkan Tiro kapasitas bendungnya kecil tetapi debit sungainya besar. Sehingga potensi banjir di Tiro dapat di kurangi dan di manfaatkan untuk irigasi di Rukoh,” kata Menteri Basuki.
Bendungan Rukoh akan mengairi lahan persawahan Daerah Irigasi Baro Raya seluas 11.950 hektare (ha). Khususnya di Kecamatan Kembang Tanjong yang berada di paling hilir Daerah Irigasi Baro Raya.
“Dengan hadirnya bendungan ini di harapkan dapat meningkatkan intensitas tanam dari satu kali setahun menjadi tiga kali setahun, karena ketersediaan air lebih terjamin,” kata Menteri Basuki.
Dalam tinjauan tersebut Menteri Basuki juga kembali mengingatkan kontraktor pelaksana maupun konsultan supervisi. Untuk mengutamakan aspek kualitas, estetika, dan lingkungan dalam pekerjaan pembangunan bendungan.
“Jangan sampai merusak hutan dalam proses pembangunan, kalau memang tidak di butuhkan jangan menebang pohon. Hal ini semua menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden sering menyampaikan kalau PUPR ini identik dengan beton dan Presiden mengarahkan untuk kembali memperhatikan alam dan lingkungan,” ujar Menteri Basuki.
Bendungan Rukoh merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang di bangun Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Pelaksanaan pembangunan di lakukan secara bertahap melalui dua paket dengan masing-masing kontraktor, PT. Nindya Karya (Persero) untuk paket 1 dengan nilai kontrak Rp377 miliar. Sedangkan paket 2 oleh kontraktor PT Waskita Karya (Persero) Tbk – PT. Adhi Karya (Persero) dan PT. Andesmont Sakti, KSO dengan nilai kontrak Rp1,12 triliun.
Selain sebagai sumber irigasi, Bendungan Rukoh juga di harapkan dapat memiliki manfaat untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan penyediaan air baku sebesar 0,90 m3/detik bagi 22.848 jiwa di wilayah Kecamatan Titue dan kecamatan lannya di Kabupaten Pidie. Kehadiran bendungan juga berpotensi menjadi sumber pembangkit listrik sebesar (PLTA) sebesar 1,22 MW, serta mengatasi permasalahan banjir di Kabupaten Pidie untuk periode ulang 50 tahunan, dan sebagai destinasi wisata.
Turut hadir mendampingi Menteri Basuki, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, dan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Heru Setiawan. (*)
Sumber : Rilis Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
Menteri Basuki Targetkan Bendungan Rukoh Aceh/ Warta Bela Negara
Informasi Terkait: Baca rangkuman berita Nasional, Daerah, dan Internasional terbaru secara lengkap di halaman Berita Terkini Wartabelanegara .
📢 INFO TERKINI:
Dapatkan informasi lebih lengkap dan update setiap hari mengenai isu yang terjadi melalui halaman:
Berita Terbaru Warta Bela Negara
Menteri Basuki Targetkan Bendungan Rukoh Aceh Rampung 2023 untuk Irigasi dan Pengendalian Banjir
Diterbitkan pertama kali oleh Aninggell pada 17:46 WIB, 19 Oktober 2022
Seluruh konten di portal Warta Bela Negara telah melalui proses verifikasi fakta dan penyuntingan sesuai standar operasional prosedur oleh Tim Dewan Redaksi untuk memastikan informasi yang akurat dan berimbang.
INFORMASI HUKUM & ETIKA JURNALISTIK:
Karya jurnalistik ini diproduksi dengan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Kami menjamin perlindungan Hak Cipta atas seluruh materi yang dipublikasikan. Penyalinan tanpa izin atau pelanggaran hak intelektual akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
