UPDATE: Artikel ini telah diperbarui pada 8 April 2026
Bakamla RI Gelar Rapat Kordinasi Harmonisasi Strategi Kamla
WBN, Jakarta – Direktorat Strategi Bakamla RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Harmonisasi Strategi Keamanan Laut, melalui luring dan during di Mabes Bakamla RI, Jakarta, Jumat (25/11/2022).
Rakor dengan mengangkat tema, “Harmonisasi Strategi Rencana Aksi Nasional Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia”, secara resmi dibuka oleh Direktur Strategi Bakamla RI Laksma Bakamla Prio Budie Leksono.
Dalam sambutannya, Laksma Bakamla Prio Budie Leksono mengatakan maksud dan tujuan diselenggarakannya Rakor adalah untuk mewujudkan efektifitas serta efesien penyelenggaraan keamanan,keselamatan dan penegakan hukum di laut Indonesia.
“Bahkan meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap kredebelitas pengelolaan keamanan laut Indonesia,”jelas Laksma Bakamla Prio Budie.
Kegiatan turut mengundang narasumber yang kompeten dibidangnya yaitu Asdep Koord. Materi Hukum, Deputi III Kemenkopolhukam Dado Achmad Ekroni, S.H.,M.Kn., berikutnya Koord. Bidang Keamanan Laut dan Keselamatan Dalam Negeri, Direktorat Pertahanan dan Keamanan, Bappenas, Rangga Jantan Wargadalam.
Hadir pula Analis Kebijakan Madya, Asdep Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur, Kemenpan-RB, Widaryati Hestiarsih. Rakor diikuti puluhan personel Bakamla yang membidanginya.
Sumber : Pranata Humas Ahli Muda Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd.
Bakamla RI Gelar Rapat / WBN
WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Bakamla RI Gelar Rapat Kordinasi Harmonisasi Strategi Kamla
Dibuat oleh Aninggell pada 15:54 WIB, 26 November 2022
Konten artikel berita ini telah melalui proses verifikasi sesuai standar jurnalistik oleh Tim Redaksi untuk memastikan informasi yang akurat dan berimbang.
INFORMASI HUKUM & ETIKA JURNALISTIK:
Karya jurnalistik ini diproduksi dengan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Sesuai Pasal 1 butir 11 UU Pers, kami menyediakan ruang Hak Jawab bagi pihak yang merasa dirugikan.
