Harga Pertamax Melonjak, Konsumen Beralih ke Pertalite dan Stok Menyusut

JAKARTA, 18 Oktober 2026 – Kenaikan harga Pertamax yang sempat mencapai Rp16.250 per liter mulai memperlihatkan dampak terhadap pola konsumsi bahan bakar minyak (BBM) masyarakat. Ketika harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter, sebagian pengguna BBM nonsubsidi beralih ke bahan bakar bersubsidi karena perbedaan harga yang semakin lebar.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat konsumsi Pertalite meningkat 12,92 persen pada Juli 2026 dibandingkan rata-rata sebelum kenaikan harga Pertamax. Pada 16 Oktober, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan ketahanan stok Pertalite nasional berada di kisaran 16–18 hari.

Harga Pertamax dan Pertalite Berselisih Rp5.950 per Liter

Harga BBM Pertamina yang berlaku pada Oktober 2026 memperlihatkan perbedaan cukup besar antara Pertalite dan Pertamax. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Pertamax RON 92 dipatok Rp15.950 per liter.

Dengan demikian, konsumen harus membayar Rp5.950 lebih mahal untuk setiap liter Pertamax dibandingkan Pertalite. Harga Pertamax tersebut sekitar 59,5 persen lebih tinggi daripada harga Pertalite.

Perbedaan itu semakin terasa bagi pengendara yang menggunakan kendaraan untuk aktivitas harian, bekerja, berdagang, menjalankan usaha, maupun melakukan perjalanan jarak jauh.

Pada Juni 2026, harga Pertamax mengalami kenaikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Kenaikan Rp3.950 tersebut setara sekitar 32,1 persen.

Harga Pertamax kemudian mengalami koreksi menjadi Rp15.950 per liter pada Agustus 2026. Meski turun Rp300 dari harga sebelumnya, nilainya masih jauh di atas harga sebelum penyesuaian Juni.

Sementara itu, Pertalite tetap dipertahankan pada harga Rp10.000 per liter sesuai kebijakan pemerintah untuk menjaga keterjangkauan BBM bersubsidi.

Konsumsi Pertalite Naik 12,92 Persen Setelah Pertamax Naik

Data BPH Migas memperlihatkan perubahan penyaluran Pertalite setelah penyesuaian harga Pertamax pada Juni 2026.

Sebelum kenaikan harga, rata-rata penyaluran Pertalite tercatat 75.795 kiloliter (KL) per hari. Angka tersebut kemudian meningkat setelah harga Pertamax naik menjadi Rp16.250 per liter.

Pada 10 Juni 2026, penyaluran Pertalite mencapai 82.760 KL per hari, meningkat 9,19 persen dibandingkan rata-rata sebelumnya. Kenaikan berlanjut pada Juli dengan rata-rata penyaluran mencapai 85.589 KL per hari, atau meningkat 12,92 persen.

Artinya, terdapat tambahan penyaluran sekitar 9.794 KL per hari dibandingkan rata-rata sebelum kenaikan harga Pertamax.

Memasuki Agustus, rata-rata penyaluran Pertalite turun menjadi 84.368 KL per hari. Penurunan tersebut terjadi setelah harga Pertamax dikoreksi dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter.

Namun, konsumsi Pertalite pada Agustus masih sekitar 11,31 persen lebih tinggi dibandingkan rata-rata sebelum kenaikan harga Pertamax.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya hubungan antara perbedaan harga BBM nonsubsidi dan bersubsidi dengan pola konsumsi masyarakat. Meski demikian, angka penyaluran merupakan indikator perubahan permintaan dan tidak dengan sendirinya menunjukkan jumlah pasti konsumen yang berpindah dari Pertamax ke Pertalite.

Bahlil Akui Konsumen Beralih ke Pertalite, Stok Turun Jadi 16–18 Hari

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Jumat, 16 Oktober 2026, mengungkapkan ketahanan stok Pertalite nasional berada di kisaran 16–18 hari, lebih rendah dibandingkan kondisi normal yang umumnya berada di atas 20 hari.

Bahlil menjelaskan penurunan tersebut berkaitan dengan pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax RON 92 dan Pertamax Green RON 95, ke Pertalite RON 90.

Perbedaan harga yang cukup besar membuat Pertalite dinilai lebih ekonomis bagi konsumen yang ingin mengurangi pengeluaran bahan bakar.

Menurut Bahlil, kondisi tersebut tidak serta-merta berarti Indonesia mengalami kekurangan BBM secara nasional. Pemerintah masih memproses pemulihan stok, termasuk melalui proses pencampuran bahan bakar di kilang.

Pemerintah memperkirakan ketahanan stok Pertalite dapat kembali ke kisaran 20 hari dalam waktu sekitar satu pekan.

Bahlil juga menyatakan stok Biosolar serta BBM nonsubsidi, termasuk Pertamax, Pertamax Green, dan Pertamax Turbo, tidak mengalami persoalan serupa pada tingkat persediaan nasional.

Gangguan Distribusi Memperparah Antrean BBM di Bali

Penurunan ketahanan stok nasional perlu dibedakan dari gangguan distribusi yang terjadi di sejumlah daerah. Bali menjadi salah satu wilayah yang mengalami antrean panjang kendaraan di SPBU pada pertengahan Oktober 2026.

Selain peningkatan permintaan Pertalite, distribusi melalui jalur laut menghadapi kendala teknis dan cuaca buruk. Hambatan pengiriman membuat pasokan ke sejumlah terminal dan SPBU tidak selalu tiba sesuai kebutuhan harian.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pertamina menambah pasokan BBM melalui kapal tanker. Pada Jumat, 16 Oktober 2026, tambahan 20 juta liter Pertalite didatangkan ke Bali melalui Terminal BBM Manggis dan Sanggaran. Pasokan itu merupakan bagian dari upaya memenuhi target pengiriman 48 juta liter untuk memperkuat ketersediaan BBM di wilayah tersebut.

Penambahan pasokan diharapkan membantu memulihkan distribusi dan mengurangi antrean. Namun, penanganan gangguan logistik daerah tidak menghapus persoalan perubahan pola konsumsi Pertalite yang telah tercatat secara nasional.

Pemerintah Soroti Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Di tengah meningkatnya permintaan Pertalite, Bahlil juga menyoroti dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum yang tidak berhak.

Ia meminta aparat menindak kendaraan atau pelaku yang diduga memanfaatkan perbedaan harga untuk memperoleh Pertalite dalam jumlah besar, kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi.

Penyalahgunaan tersebut berbeda dari peralihan konsumsi rumah tangga yang memilih BBM lebih murah untuk menekan pengeluaran. Karena itu, pengawasan distribusi perlu membedakan konsumen yang membeli sesuai kebutuhan dengan pihak yang diduga melakukan penimbunan atau penyalahgunaan subsidi.

Pemerintah juga perlu memastikan distribusi Pertalite tetap menjangkau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan subsidi.

Analisis Redaksi: Ketika Selisih Harga BBM Terlalu Lebar

Kebijakan Harga Perlu Dievaluasi, Bukan Hanya Pasokan

Data yang tersedia memperlihatkan persoalan yang lebih luas daripada sekadar penurunan stok Pertalite. Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter pada Juni 2026 menciptakan selisih harga yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Sebelum kenaikan, selisih Pertamax dan Pertalite hanya Rp2.300 per liter. Setelah Pertamax naik menjadi Rp16.250, selisihnya melebar menjadi Rp6.250 per liter. Setelah koreksi harga menjadi Rp15.950, perbedaan itu masih mencapai Rp5.950 per liter.

Bagi konsumen yang memiliki keterbatasan anggaran, perbedaan tersebut memberikan alasan ekonomi yang kuat untuk mempertimbangkan perpindahan ke BBM lebih murah. Pengendara yang sebelumnya rutin menggunakan Pertamax dapat mengubah pilihan ketika biaya bahan bakar semakin membebani pengeluaran bulanan.

Dalam situasi daya beli yang tertekan, keputusan tersebut tidak selalu berkaitan dengan keinginan mendapatkan subsidi. Perbedaan harga juga dapat menjadi pertimbangan praktis untuk mempertahankan anggaran kebutuhan pokok, biaya transportasi, dan pengeluaran keluarga.

Apakah Kenaikan Pertamax Terlalu Tinggi?

Pertanyaan yang layak diajukan adalah apakah besaran penyesuaian harga Pertamax pada Juni 2026 telah memperhitungkan kemampuan konsumen dan dampaknya terhadap distribusi BBM secara keseluruhan.

Kenaikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mencapai sekitar 32,1 persen dalam satu kali penyesuaian. Sementara itu, Pertalite tetap Rp10.000 per liter karena kebijakan pemerintah mempertahankan harga BBM bersubsidi.

Perbedaan perlakuan harga tersebut memperlebar jarak biaya antara dua jenis bensin dan berpotensi mengubah keputusan konsumen. Ketika semakin banyak pengguna memilih Pertalite, tekanan permintaan pada BBM bersubsidi dapat meningkat, meskipun sebagian konsumen sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi.

Data BPH Migas yang mencatat peningkatan penyaluran Pertalite sebesar 12,92 persen pada Juli, disusul penurunan setelah harga Pertamax dikoreksi pada Agustus, menjadi indikator penting untuk mengevaluasi dampak kebijakan harga.

Angka tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kenaikan harga merupakan satu-satunya penyebab persoalan stok. Namun, data itu memberikan dasar untuk menguji apakah besaran penyesuaian harga telah mempertimbangkan respons konsumen secara memadai.

Bukan Semata-mata Orang Kaya, Konsumen yang Ingin Menjaga Mesin Juga Terdampak

Peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite tidak tepat jika hanya dilihat sebagai perpindahan pengguna BBM dari kelompok masyarakat mampu ke BBM bersubsidi. Di antara konsumen yang mengubah pilihan bahan bakar, terdapat pula pemilik kendaraan yang sebelumnya memilih Pertamax karena mempertimbangkan spesifikasi mesin, kebutuhan oktan, dan upaya menjaga performa kendaraan dalam jangka panjang.

Mereka tidak selalu berasal dari kelompok berpenghasilan tinggi atau pemilik mobil mewah. Pengguna mobil keluarga, kendaraan untuk bekerja, maupun kendaraan yang masih dalam masa perawatan juga dapat memilih BBM nonsubsidi karena menyesuaikan rekomendasi pabrikan dan kebutuhan mesin.

Namun, ketika harga Pertamax meningkat tajam dan selisihnya dengan Pertalite mencapai ribuan rupiah per liter, pertimbangan teknis tersebut berhadapan dengan kenyataan ekonomi. Konsumen yang sebelumnya berusaha mempertahankan penggunaan BBM sesuai kebutuhan kendaraannya dapat terpaksa mengubah pilihan karena anggaran rumah tangga tidak lagi mencukupi.

Dalam kondisi ini, perpindahan ke Pertalite tidak selalu berarti konsumen mengabaikan kualitas kendaraan. Keputusan tersebut dapat mencerminkan kompromi antara kebutuhan perawatan kendaraan dan kemampuan membayar biaya operasional sehari-hari.

Meski demikian, kebutuhan mesin setiap kendaraan berbeda. Pertalite memiliki angka oktan RON 90, sedangkan Pertamax beroktan RON 92. Kesesuaian bahan bakar tetap perlu mengacu pada rekomendasi pabrikan, termasuk batas minimum oktan yang dipersyaratkan. Karena itu, penggunaan BBM dengan oktan lebih rendah daripada rekomendasi kendaraan berpotensi memengaruhi performa dan meningkatkan risiko pembakaran tidak normal pada mesin tertentu.

Persoalan ini memperlihatkan dimensi lain dari kenaikan harga BBM nonsubsidi. Ketika selisih harga semakin lebar, konsumen tidak hanya menghadapi pilihan tentang penghematan biaya, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan teknis kendaraannya.

Pemerintah perlu melihat persoalan tersebut secara lebih menyeluruh. Evaluasi kebijakan harga tidak semestinya hanya berfokus pada dugaan penyalahgunaan subsidi oleh kendaraan mewah, tetapi juga memperhitungkan kelompok konsumen yang sebelumnya memilih BBM nonsubsidi secara sadar, kemudian mengubah pilihan karena keterbatasan daya beli.

Di sinilah evaluasi kebijakan menjadi relevan: bagaimana menjaga agar harga BBM tetap mencerminkan kondisi pasar, sementara kebutuhan masyarakat, kecukupan pasokan Pertalite, dan kemampuan rumah tangga menjalankan aktivitas sehari-hari juga diperhitungkan.

Jangan Hanya Menambah Kapal, Evaluasi Juga Dampak Harga

Penambahan kapal tanker dan percepatan distribusi diperlukan untuk mengatasi keterlambatan pasokan, terutama di daerah kepulauan seperti Bali. Akan tetapi, langkah logistik saja belum menjawab pertanyaan mengapa permintaan Pertalite meningkat setelah harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan.

Jika pergeseran konsumsi berlangsung karena perbedaan harga, pemerintah perlu mengevaluasi keterkaitan antara penetapan harga BBM nonsubsidi, kemampuan daya beli masyarakat, dan kebutuhan pasokan Pertalite.

Evaluasi itu tidak harus berarti harga Pertamax wajib diturunkan ke tingkat tertentu. Pemerintah perlu menjelaskan dasar penetapan harga, perkembangan biaya yang memengaruhinya, serta pertimbangan terhadap dampak ekonomi bagi konsumen.

Di sisi lain, penyaluran Pertalite juga perlu diawasi agar peningkatan permintaan tidak mengurangi akses masyarakat yang menjadi sasaran subsidi. Penindakan terhadap penimbunan dan penyalahgunaan BBM harus berjalan bersamaan dengan perbaikan kebijakan harga dan distribusi.

Persoalan ini menunjukkan bahwa kebijakan harga BBM tidak hanya menyangkut harga jual per liter, tetapi juga respons konsumen dan konsekuensinya terhadap kebutuhan pasokan.

Pada akhirnya, pemerintah perlu menjawab satu pertanyaan mendasar: apakah kebijakan harga Pertamax telah dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat sekaligus dampaknya terhadap konsumsi BBM bersubsidi? Jawabannya penting agar penyesuaian harga tidak hanya dilihat dari sisi pasar, tetapi juga dari dampaknya terhadap rumah tangga dan efektivitas penyaluran subsidi.

Ano Bano

Ano Bano merupakan jurnalis investigasi pada isu hukum, hankamtibmas, dan keterbukaan informasi publik lainya. Memiliki sertifikasi Kompetensi Wartawan Dewan Pers, Investigasi Tempo Institue. Berkomitmen menyajikan karya jurnalisme Profesional

WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif :  Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.