JAKARTA, 12 Juli 2026 – Ketua Umum Garda Bela Negara Nasional (GBNN), Fahria Alfiano, mengajak seluruh peserta Forum Komunikasi Nasional (FKN) dan seluruh komponen bangsa untuk memusatkan perhatian pada dua agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan dan pemberantasan korupsi.
Ajakan tersebut disampaikan dalam Konsolidasi Rakyat Organisasi Relawan Pendukung Presiden Republik Indonesia yang digelar di Hotel Alia Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/7/2026), dan dihadiri lebih dari 125 pimpinan organisasi relawan, tokoh masyarakat, akademisi, komunitas, serta berbagai elemen bangsa.
Forum Komunikasi Nasional Perkuat Kolaborasi
Mengusung tema “Konsolidasi Rakyat Mendukung Program Pro-Rakyat dan Pro-Kemandirian Ekonomi Presiden Prabowo Subianto”, Forum Komunikasi Nasional menjadi wadah silaturahmi, musyawarah, penyatuan persepsi, serta penguatan sinergi antarorganisasi relawan dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
Ketua Panitia sekaligus Inisiator Forum Komunikasi Nasional, Indria Febriansyah, mengatakan forum dibentuk sebagai rumah besar yang menyatukan berbagai organisasi, komunitas, akademisi, dan tokoh masyarakat yang memiliki semangat yang sama untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“FKN hadir untuk merangkul, bukan memukul. Forum ini menjadi rumah besar yang menyatukan berbagai organisasi, komunitas, dan elemen masyarakat tanpa sekat. Tidak ada lagi ego sektoral. Yang ada adalah semangat gotong royong untuk memastikan seluruh program pro-rakyat dan pro-kemandirian ekonomi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Menurut Indria, dukungan terhadap pemerintah harus diwujudkan melalui kerja nyata, edukasi publik, pengawalan kebijakan, serta kolaborasi yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah.
Forum Tetapkan 14 Bidang Program Kerja Strategis
Mewakili para inisiator, Yoserizal Nasution memaparkan arah kebijakan organisasi sekaligus memperkenalkan 14 bidang program kerja strategis yang akan menjadi fokus gerakan Forum Komunikasi Nasional.
Salah satu prioritas utama adalah pembentukan Bidang Ketahanan Pangan sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Selain itu, Forum Komunikasi Nasional menetapkan bidang-bidang strategis yang meliputi penguatan ekonomi kerakyatan, pengembangan koperasi desa, hilirisasi industri nasional, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan komunikasi publik untuk menangkal penyebaran disinformasi dan berita bohong.
Seluruh bidang tersebut akan menjadi dasar penyusunan program kerja organisasi di berbagai daerah sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional dan memperkuat kemandirian ekonomi bangsa.
Paparan Ekonomi Pancasila dan Kemandirian Bangsa
Forum juga menghadirkan Nehemia Lawalata, S.E., mantan Sekretaris Bidang Politik almarhum Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo.
Dalam pemaparannya, Nehemia menegaskan pentingnya mengembalikan arah pembangunan ekonomi Indonesia sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan nasional.
Ia mengingatkan agar pembangunan ekonomi berjalan secara berkeadilan, berdaulat, dan berpihak kepada kepentingan rakyat sehingga mampu memperkuat fondasi kemandirian bangsa.
GBNN Ajak Fokus pada Ketahanan Pangan dan Antikorupsi
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum Garda Bela Negara Nasional (GBNN), Fahria Alfiano, mengajak seluruh peserta Forum Komunikasi Nasional untuk memberikan perhatian serius terhadap dua isu strategis yang menurutnya menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu ketahanan pangan dan pemberantasan korupsi.
Menurut Fahria, Presiden Prabowo dalam berbagai pidato dan kesempatan kenegaraan berulang kali menegaskan pentingnya membangun kemandirian bangsa melalui penguatan sektor pangan serta komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih melalui pemberantasan korupsi.
“Presiden Prabowo Subianto berulang kali menyampaikan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi kemandirian bangsa. Beliau juga terus menegaskan komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Karena itu saya mengajak seluruh peserta Forum Komunikasi Nasional dan seluruh komponen bangsa untuk memfokuskan perhatian pada dua agenda strategis tersebut,” kata Fahria Alfiano.
Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Menurutnya, seluruh organisasi masyarakat, relawan, akademisi, komunitas, dunia usaha, hingga generasi muda memiliki peran untuk menyukseskan program ketahanan pangan sekaligus ikut mengawasi pelaksanaan pemberantasan korupsi agar berlangsung secara bersih, profesional, transparan, dan independen sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Forum Komunikasi Nasional Nyatakan Dukungan terhadap Program Pemerintah
Dalam sesi diskusi, Kolonel (Purn) dr. Octavianus Karundeng menyampaikan dukungannya terhadap berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sangat mendukung. Melihat antusiasme teman-teman di Forum Komunikasi Nasional, program-program pro-rakyat dari Pak Prabowo akan kami dukung sepenuhnya. Kami sebagai bagian dari forum ini akan berupaya maksimal membela dan mendukung Pak Prabowo sampai masa amanah beliau berakhir pada 2029,” ujarnya.
Menurut Octavianus, Forum Komunikasi Nasional juga perlu memperkuat perannya melalui pembentukan sentra pengembangan ekonomi internal sebagai wadah kolaborasi antarorganisasi relawan. Gagasan tersebut, kata dia, muncul sebagai respons atas aspirasi sejumlah relawan yang berharap dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan nasional.
Penutupan Tegaskan Komitmen Bersama
Pada sesi penutupan, K.H. Matsani Abdur Rahman menyampaikan kesimpulan hasil Konsolidasi Rakyat yang menegaskan komitmen seluruh organisasi relawan untuk memperkuat persatuan, meningkatkan koordinasi nasional, serta membangun program kerja bersama dalam mendukung pembangunan nasional.
Forum juga menyepakati pembentukan perangkat kerja berdasarkan bidang keahlian sebagai langkah memperkuat kontribusi nyata relawan terhadap berbagai program pemerintah.
Sebagai hasil akhir konsolidasi, seluruh peserta menyampaikan pernyataan sikap bersama.
“Forum Komunikasi Nasional menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh program strategis Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang berorientasi pada kepentingan rakyat (pro-rakyat) dan penguatan kemandirian bangsa (pro-kemandirian bangsa), serta berkomitmen menjadi mitra strategis dalam mengawal, menyosialisasikan, dan mendukung implementasi kebijakan pemerintah yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, maju, adil, makmur, dan sejahtera,” papar K.H. Matsani Abdur Rahman.
GBNN Ajak Seluruh Komponen Bangsa Berpartisipasi
Menutup penyampaiannya, Fahria Alfiano kembali mengajak seluruh organisasi masyarakat, relawan, akademisi, komunitas, tokoh masyarakat, dunia usaha, serta seluruh komponen bangsa untuk mengambil bagian dalam pembangunan nasional.
Menurutnya, keberhasilan program Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif masyarakat melalui semangat gotong royong, kepedulian terhadap ketahanan pangan, serta pengawasan bersama terhadap upaya pemberantasan korupsi.
“Mari kita bersama-sama mendukung program ketahanan pangan, mengawal upaya pemberantasan korupsi yang bersih dan independen, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Dengan persatuan dan gotong royong, kita dapat mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, maju, dan sejahtera di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto,” tutup Fahria.
WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Forum Komunikasi Nasional: GBNN Soroti Ketahanan Pangan dan Antikorupsi
Dibuat oleh FAAL Redaksi pada 12:42 WIB, 12 Juli 2026
Konten artikel berita ini telah melalui proses verifikasi sesuai standar jurnalistik oleh Tim Redaksi untuk memastikan informasi yang akurat dan berimbang.
INFORMASI HUKUM & ETIKA JURNALISTIK:
Karya jurnalistik ini diproduksi dengan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
