Rudy Susmanto Tegaskan Tambang Ilegal di Bogor Harus Ditertibkan

BOGOR, 9 Mei 2026 — Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan Pemerintah Kabupaten Bogor hanya mendukung aktivitas pertambangan yang memiliki izin resmi dan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan Rudy Susmanto di tengah polemik aktivitas pertambangan di wilayah barat Kabupaten Bogor yang beberapa hari terakhir menjadi perhatian publik.

Rudy memastikan pemerintah daerah tetap mendukung langkah penataan sektor pertambangan, termasuk penertiban aktivitas tambang ilegal yang tidak memiliki legalitas resmi.

Pemkab Bogor Dukung Penataan Tambang Sesuai Aturan

Menurut Rudy, aktivitas usaha pertambangan harus berjalan dengan memperhatikan aspek legalitas, keselamatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

“Kami mendukung aktivitas usaha yang memiliki izin resmi dan berjalan sesuai ketentuan. Sementara untuk aktivitas yang tidak berizin, tentu harus ditertibkan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Rudy.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mendukung penataan kawasan pertambangan secara lebih tertib dan berkelanjutan.

Polemik Tambang Jadi Momentum Penataan

Aktivitas pertambangan di wilayah Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang selama ini menjadi salah satu sektor yang menopang ekonomi masyarakat.

Namun di sisi lain, keberadaan kendaraan tambang juga memunculkan berbagai persoalan seperti kerusakan jalan, debu, dan risiko kecelakaan lalu lintas.

Karena itu, pemerintah daerah menilai penataan sektor pertambangan perlu dilakukan secara menyeluruh agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan warga.

Jalur Khusus Tambang Jadi Solusi Jangka Panjang

Sebagai bagian dari penataan, Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini terus mendorong percepatan pembangunan jalur khusus angkutan tambang di wilayah barat Bogor.

Jalur tersebut diharapkan mampu mengurangi konflik antara kendaraan tambang dan pengguna jalan umum.

“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas kami. Saat ini proses pembangunan jalur khusus angkutan tambang terus dipersiapkan,” ujar Rudy.

Sinergi dengan Pemprov Jawa Barat Terus Dijaga

Rudy juga memastikan Pemerintah Kabupaten Bogor tetap menjaga sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam proses penataan aktivitas pertambangan.

Menurutnya, seluruh kebijakan daerah akan tetap mengacu pada aturan pemerintah serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.

“Kami akan patuh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat demi kepentingan masyarakat luas,” katanya.

Penataan Tambang Diharapkan Lebih Berkelanjutan

Sejumlah pihak berharap polemik aktivitas tambang di wilayah barat Kabupaten Bogor dapat menjadi momentum untuk menghadirkan penataan pertambangan yang lebih baik.

Selain memperhatikan aspek ekonomi masyarakat, penataan juga diharapkan mampu meningkatkan keselamatan warga, memperbaiki infrastruktur jalan, dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan pendekatan tersebut, aktivitas pertambangan di Bogor Barat diharapkan dapat berjalan lebih tertib, legal, dan berkelanjutan di masa mendatang.

WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif :  Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.