WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
GARUT.(10 april 2026).Di tengah gegap gempita pujian yang dilayangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atas “lompatan” daya saing Kabupaten Garut, suara kritis justru datang dari barisan pergerakan. Aliansi Rakyat Garut menilai torehan prestasi tersebut berisiko menjadi fatamorgana jika tidak menyentuh urat nadi persoalan rakyat di akar rumput.
Ketua Aliansi Rakyat Garut, Dera Hermana Rismawan (Dera HR), menegaskan bahwa narasi kemajuan yang dibangun di atas kertas seringkali berbanding terbalik dengan jeritan para petani dan buruh di pelosok desa. Menurutnya, inovasi yang hanya mengejar angka indeks tanpa keberpihakan nyata hanyalah sebuah “kosmetik” untuk mempercantik citra birokrasi.
Baca juga: DPMPD Garut: Tahapan Pemilihan Kepala Desa PAW Ditargetkan Selesai Mei 2026
> “Jangan biarkan rakyat terbuai dengan diksi ‘daya saing’ yang mewah itu, sementara di saat yang sama petani kita masih berjibaku dengan mahalnya biaya produksi dan pengrajin kecil kita kembang kempis dihantam regulasi yang tidak memihak,” ujar Dera HR dengan nada tegas saat ditemui di Sekretariat Aliansi Rakyat Garut, Rabu (8/4).
Menolak Eksploitasi Berkedok Inovasi Energi
Berita terkait: Wujud Kepedulian Lingkungan, Koramil 1408-12/Tamalanrea Gelar Karya Bhakti Penanaman Pohon Antisipasi Banjir
Dorongan BRIN agar Garut mengekspansi inovasi ke sektor energi menjadi sorotan paling tajam dalam pandangan pergerakan Dera. Baginya, potensi energi panas bumi di Garut selama ini lebih banyak menyisakan sengketa dan kerusakan ekologi ketimbang kesejahteraan bagi warga lokal.
> “Inovasi energi harus menjadi alat kedaulatan rakyat, bukan karpet merah bagi modal besar untuk kembali mengeruk tanah Garut. Kami ingatkan, setiap jengkal tanah di daerah ini punya hak ulayat dan sejarah yang tidak bisa ditukar dengan sekadar predikat daerah inovatif!” cetus tokoh yang dikenal vokal dalam urusan agraria ini.
Daya Saing Harus Berwajah Keadilan
Lebih jauh, Dera HR menantang pemerintah daerah untuk membumikan inovasi tersebut. Ia menekankan bahwa daya saing yang hakiki adalah ketika akses pendidikan berkualitas terjangkau bagi anak-anak petani dan ketika teknologi riset mampu memutus rantai tengkulak yang mencekik pasar tradisional.
> “Daya saing itu bukan piala di lemari bupati. Daya saing sejati adalah ketika anak-anak muda Garut tidak lagi harus merantau jadi buruh kasar karena tanahnya sendiri mampu dikelola dengan teknologi yang mereka kuasai. Kami menolak pembangunan yang hanya menjadikan warga lokal sebagai penonton di tengah kemajuan yang diagung-agungkan,” tambahnya.
Aliansi Rakyat Garut pun menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal kebijakan ini. Bagi mereka, kemajuan tanpa keadilan sosial dan kelestarian lingkungan adalah bentuk lain dari penindasan modern yang dibalut dengan bahasa ilmiah.
“Kami berdiri di sini untuk memastikan bahwa lompatan daya saing ini tidak melompati hak-hak dasar rakyat. Inovasi harus memberi makan mereka yang lapar, memberi kepastian bagi mereka yang bertani, dan menjaga alam bagi mereka yang akan lahir di masa depan,” pungkas Dera HR.(Opx)
Simak juga: Pelantikan FKDT Garut Tegaskan Legalitas Kepengurusan
