Bupati Sidrap Kritik Keras Keberadaan PLTB di Sidenreng Rappang di Anggap Tidak Ada Dampak Sosial Masyarakat

WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif :  Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.

Wartabelanegara.com,Sidrap– PLTB Sidrap yang kerap disebut sebagai pembangkit listrik tenaga bayu terbesar di Asia Tenggara kini menuai kritik dari kepala daerahnya sendiri. Bupati Sidenreng Rappang, Syaharuddin Alrif, mengungkapkan kekecewaannya karena proyek energi terbarukan tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi daerah dan masyarakat setempat.

Dalam pernyataannya yang diunggah di media sosial, Syaharuddin mengaku bangga dengan kehadiran PLTB tersebut sejak berdiri pada 2017. Namun, kebanggaan itu, menurutnya, hanya sebatas nama besar.

“Kami bangga karena ini PLTB terbesar di Asia Tenggara. Tapi hanya bangga dengan nama itu. Pendapatan tidak kami punya, dampak sosial masyarakat juga belum terasa,” ujarnya dikutip dari media sosial Nasdem, Sabtu 11 April 2026.

Syaharuddin menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dirasakan masyarakat. Salah satunya adalah penggunaan lahan pertanian yang mencapai sekitar 150 hektare tanpa diimbangi pemanfaatan ekonomi yang jelas bagi warga.

Selain itu, janji awal pengembangan kawasan wisata di sekitar PLTB juga tidak terealisasi. Area yang sebelumnya digadang-gadang menjadi destinasi wisata kini justru tertutup rapat.

“Dulu dijanjikan ada tourism area. Tapi setelah jadi, semuanya dipagari. Bahkan tamu bupati pun sulit masuk,” katanya.

Kondisi ini dinilai ironis, mengingat proyek tersebut berdiri di wilayah Sidrap, namun aksesnya sangat terbatas, bahkan bagi pemerintah daerah.

Masalah lain yang disoroti adalah kondisi infrastruktur menuju lokasi PLTB yang dinilai jauh dari layak. Jalan akses menuju kawasan pembangkit masih berupa jalan berbatu dan belum diaspal.
“Di televisi terlihat bagus, tapi begitu saya pulang ke daerah, saya sedih. Jalannya rusak,” ungkapnya.

Menurut Syaharuddin, kondisi ini mencerminkan ketimpangan antara citra proyek di tingkat nasional dengan realitas yang dihadapi masyarakat lokal.