BakamlaBerita Militer

Rangkul Masyarakat Pesisir, Bakamla Rapat Kebijakan KKPH

Aninggell
×

Rangkul Masyarakat Pesisir, Bakamla Rapat Kebijakan KKPH

Sebarkan artikel ini

WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif :  Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.

UPDATE: Artikel ini telah diperbarui pada 14 Agustus 2025
Rapat Konsinyering Draf Final Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam KKPH
Rapat Konsinyering Draf Final Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam KKPH

Rangkul Masyarakat Pesisir, Bakamla RI Gelar Rapat Kebijakan KKPH


 

WARTA BELA NEGARA, JakartaDirektorat Kebijakan Bakamla RI menggelar Rapat Konsinyering Draf Final Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia yang dibuka oleh Deputi Kebijakan dan Strategi (Jakstra) Bakamla RI Laksda Bakamla Dr. Gregorious Agung W.D., M.Tr(Han), di Aula Ary Hasibuan, Mabes Bakamla RI, Rabu (15/11/2023).

 

Rapat tersebut dilandaskan dengan potensi laut Indonesia yang sangat besar, serta potensi ancaman  keamanan dan keselamatan laut yang terus meningkat.

Tak hanya itu, melihat jumlah nelayan yang semakin meningkat serta banyaknya kelompok masyarakat yang terbina oleh K/L, yang merupakan potensi yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut.

Melihat potensi tersebut, maka perlu adanya kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan KKPH ini.

 Baca Berita Lain : Perhatikan Kesehatan Personel, Bakamla RI Medical Check-Up

Dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan maritim, dapat membantu para penegak hukum dalam mengumpulkan dan memvalidasi informasi, termasuk pelaporan aktivitas mencurigakan yang berpotensi melanggar hukum.

 

Nantinya, masyarakat ini akan berperan sebagai langkah pencegahan awal yang tepat atas kegiatan yang mencurigakan kepada pihak berwajib.

 

Dalam paparannya, Analis Kebijakan Ahli Madya Bakamla RI Kolonel Bakamla Gontri Nopel, S.Pd., M.A.P., menjelaskan bahwa terdapat 5 kebijakan yang disepakati dalam rapat ini, yaitu Kebijakan Pembangunan, Kebijakan Pembinaan Kemampuan, Kebijakan Regulasi, Kebijakan Anggaran, dan Kebijakan Pengawasan.

 Baca Berita Lain : INL dan Bakamla Tandatangani Work Plan on Maritime Cooperation

Rapat ini turut melibatkan beberapa Universitas, K/L Terkait, serta beberapa pihak Pemerintah Daerah.

Rapat ditutup dengan sambutan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., yang dibacakan oleh Deputi Jakstra Bakamla RI. 

Dalam sambutannya, Kepala Bakamla RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh para narasumber, tenaga ahli, peserta, dan tim penyusun atas diskusi dan tanya jawab selama rapat konsinyering berlangsung, dan telah menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi acuan rencana strategi K/L terkait dalam upaya mewujudkan situasi keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut yang komprehensif, efektif dan efisien.(Bakamla RI)


Baca Berita Lain Selanjutnya

 

 

Informasi Terkait: Baca rangkuman berita Nasional, Daerah, dan Internasional terbaru secara lengkap di halaman Berita Terkini Wartabelanegara .

Fingerprint: Warta Bela Negara - WBN-10031

WARTA BELA NEGARA
Pengelola Redaksi: PT DANAKIRTI MEDIA NEWS
Penerbit & Manajemen Bisnis: PT DANAKIRTI MEDIA GROUPS
NIB: 2801220007313 | NPWP: 63.108.079.3-002.000
KBLI Utama: 58130 | No. Sertifikat: 28012200073130001
Seluruh kegiatan jurnalistik wartabelanegara.com berada di bawah naungan badan hukum resmi, patuh Sesuai UU Pers No. 40/1999

Rapat Konsinyering Draf Final Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam KKPH
Rapat Konsinyering Draf Final Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam KKPH