WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Portal Warta Bela Negara. Garut 11 september 2025., Eldy Supriadi, salah satu tokoh aktif dari Ruang Rakyat Garut (RRG), kembali angkat bicara terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Garut. Dalam pernyataannya kepada media, Eldy menegaskan bahwa ada indikasi kuat praktik tidak terpuji (piktip) yang terjadi dalam pelaksanaan program PKBM, dan meminta Bupati Garut untuk bersikap serius dalam menangani kasus ini.
Menurut Eldy, dugaan penyimpangan di sejumlah PKBM di Garut bukanlah isapan jempol. Ia mengatakan bahwa pihaknya telah menerima berbagai laporan dari masyarakat dan pegiat pendidikan nonformal yang mencurigai adanya manipulasi data peserta, penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan, hingga indikasi kuat adanya “PKBM siluman” yang hanya aktif di atas kertas.
Baca juga: Dinas PUPR Gerak Cepat Tanggapi Laporan Warga, Jalan Kembali Bersih dari Pasir dan Kerikil
“Ini bukan lagi masalah kecil. Jika benar adanya, ini adalah penghinaan terhadap dunia pendidikan. PKBM seharusnya menjadi sarana untuk mencerdaskan masyarakat yang tidak sempat menempuh pendidikan formal. Tapi jika disalahgunakan, ini adalah kejahatan terhadap rakyat,” ujar Eldy dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Eldy menilai bahwa pemerintah daerah, khususnya Bupati Garut, harus menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti kasus ini. Ia meminta agar audit menyeluruh dilakukan terhadap seluruh PKBM yang menerima dana dari pemerintah, baik APBD maupun APBN. Transparansi dan akuntabilitas, menurutnya, adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan nonformal tersebut.
Berita terkait: DPMD Garut: Tahapan Pemilihan Kepala Desa PAW Ditargetkan Selesai Mei 2026
“Kalau tidak ada langkah nyata dari Bupati, saya akan layangkan surat resmi kepada Ombudsman RI. Kami di Ruang Rakyat Garut akan kawal kasus ini sampai tuntas,” tegasnya.
Ruang Rakyat Garut (RRG) sendiri dikenal sebagai organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pengawasan kebijakan publik dan advokasi hak-hak rakyat kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, RRG aktif mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Dengan pernyataan ini, Eldy berharap agar pemerintah tidak hanya mendengar, tetapi juga bertindak. Ia mengingatkan bahwa setiap dana yang digelontorkan untuk pendidikan adalah amanah rakyat yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab.
“Kami tidak anti pemerintah. Kami hanya ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari rakyat, kembali untuk rakyat. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memperkaya diri dengan memanfaatkan celah di sektor pendidikan,” pungkas Eldy.
Kini publik menanti, apakah Bupati Garut akan merespons serius desakan ini, atau justru membiarkannya tenggelam dalam diam. Jika benar terbukti ada pelanggaran dalam pelaksanaan PKBM, maka tindakan tegas harus segera diambil demi menyelamatkan masa depan pendidikan nonformal di Garut.(opx)
Simak juga: Wujud Kepedulian Lingkungan, Koramil 1408-12/Tamalanrea Gelar Karya Bhakti Penanaman Pohon Antisipasi Banjir
