Desa Sukaratu Gelar Musdes, RKPDes 2027 Prioritaskan Infrastruktur

GARUT – Pemerintah Desa Sukaratu, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) Tahun Anggaran 2026–2027 di Gedung Olahraga (GOR) Desa Sukaratu, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Kecamatan (Sekmat) Malangbong Deden Munawar, para pendamping kecamatan, Pendamping Lokal Desa (PLD), Bhabinkamtibmas, Ketua dan jajaran BPD Desa Sukaratu, para ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), kader PKK, serta para ketua RT dan RW.

Musdes menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan desa. Forum tersebut menjadi representasi dari rencana dan tahapan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) sekaligus merupakan penjabaran dari RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).
Dalam pembahasan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi anggaran untuk tahun 2027 yang hingga saat ini regulasinya belum sepenuhnya ditetapkan. Karena itu, penyusunan perencanaan desa akan tetap mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku sebelumnya sampai aturan baru diterbitkan.

Sekmat Malangbong Deden Munawar menyampaikan bahwa kondisi fiskal desa juga menghadapi keterbatasan. Menurutnya, adanya kebijakan penggunaan Dana Desa (DD) untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berdampak terhadap besaran dana yang dapat diterima desa.
Karena keterbatasan fiskal dan Dana Desa digunakan untuk KDMP, desa hanya menerima sekitar 33 persen, ungkap Deden Munawar dalam kegiatan tersebut.

Dengan kondisi tersebut, Deden menekankan pentingnya meningkatkan semangat gotong royong dan swadaya masyarakat. Menurutnya, keterbatasan anggaran jangan sampai menghentikan pembangunan dan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat.

Gotong royong dan swadaya masyarakat harus ditingkatkan agar pembangunan di desa tetap dapat berjalan, ujarnya.

Sementara itu, dalam arahannya, pendamping kecamatan menyampaikan bahwa regulasi mengenai anggaran desa tahun 2027 masih menunggu ketentuan lebih lanjut. Oleh karena itu, pemerintah desa diminta terus melakukan evaluasi terhadap RKPDes agar program yang telah direncanakan dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar perencanaan pembangunan tetap realistis dan dapat dilaksanakan secara bertahap. Apabila terdapat program yang belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran, maka dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya sesuai dengan regulasi dan kemampuan keuangan desa.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Desa Sukaratu H. Asep Gunawan turut memaparkan sejumlah hal terkait penetapan program pembangunan desa tahun 2027.

Ia juga menyampaikan perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Desa Sukaratu yang saat ini baru mencapai sekitar 73 persen.
Terkait capaian tersebut, Asep Gunawan memberikan klarifikasi bahwa pembahasan PBB tersebut berkaitan dengan mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) dan menjadi bagian dari pembahasan keuangan desa.

Untuk rencana pembangunan tahun 2027, Pemerintah Desa Sukaratu menetapkan pembangunan infrastruktur di wilayah Desa Sukaratu sebagai salah satu prioritas utama. Penentuan prioritas tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan akses dan aktivitas ekonomi warga.

Puncak kegiatan Musdes ditandai dengan penetapan RKPDes Tahun 2027 oleh Ketua BPD Sukaratu Asep Kymco, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan pengesahan RKPDes.
Melalui Musdes tersebut, Pemerintah Desa Sukaratu bersama BPD, lembaga desa, dan masyarakat diharapkan dapat menjalankan pembangunan secara transparan, partisipatif, serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Dengan semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat, keterbatasan anggaran diharapkan tidak menjadi penghalang bagi Desa Sukaratu untuk terus melaksanakan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.(Red)

WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif :  Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.