WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.

DAFTAR ISI

1 WARTABELANEGARA| Jakarta, Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D., menghadiri Dengar Pendapat Publik RUU Perubahan UU TNI dan RUU Perubahan UU Polri yang dibuka oleh Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

1.1 “Secara khusus, Bapak Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara (Pratikno) menunjuk saya selaku Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan penyusunan RUU TNI dan RUU Polri tersebut, sesuai dengan ketentuan formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” kata Menkopolhukam.

1.2 “Yang paling penting adalah mendorong dan memastikan substansi materi muatan RUU TNI dan RUU Polri mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi TNI dan Polri,” tegasnya.

1.3 Dengar Pendapat Publik RUU Perubahan UU TNI dan RUU Perubahan UU Polri

Dengar Pendapat Publik RUU Perubahan UU TNI dan RUU Perubahan UU Polri

WARTABELANEGARA| Jakarta, Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksda TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D., menghadiri Dengar Pendapat Publik RUU Perubahan UU TNI dan RUU Perubahan UU Polri yang dibuka oleh Menkopolhukam Hadi Tjahjanto, bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).

Sebagai Key note Speaker, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini untuk menindaklanjuti RUU TNI dan Polri yang telah diinisiasi DPR RI, sesuai arahan Presiden agar mengawal penyusunan Rancangan Undang-Undang tersebut dengan hati-hati tidak bertentangan dengan konstitusi dan putusan MK, memiliki alasan dengan argumen yang kuat agar dapat diterima publik.

“Secara khusus, Bapak Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara (Pratikno) menunjuk saya selaku Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan penyusunan RUU TNI dan RUU Polri tersebut, sesuai dengan ketentuan formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” kata Menkopolhukam.

[irp]

Menko Polhukam mengharapkan kegiatan ini sebagai pondasi awal dalam pembahasan yang akan dilakukan pada jajaran internal pemerintah dan tidak hanya sekadar memenuhi persyaratan formil pembentukan Undang-Undang.

“Yang paling penting adalah mendorong dan memastikan substansi materi muatan RUU TNI dan RUU Polri mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi TNI dan Polri,” tegasnya.

Sementara itu dalam paparannya, Kababinkum TNI Laksda TNI Kresno Buntoro menyampaikan bahwa urgensi usulan RUU TNI adalalah perkembangan lingkungan strategis dan spektrum ancaman, melindungi kepentingan Nasional, penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, sinergi dengan Kementerian/Lembaga, penguatan HAM dan penguatan tugas TNI.

[irp]

Selain itu RUU TNI juga tidak hanya berfokus pada Pasal 47 tentang penempatan prajurit TNI aktif di Kementerian/Lembaga dan Pasal 53 tentang penambahan batas pensiun usia prajurit, tetapi ada beberapa Pasal yang menjadi pokok bahasan dalam RUU TNI ini, diantaranya Diplomasi Militer sebagai cara pelaksanaan tugas pokok TNI, serangan siber sebagai ancaman pada OMP dan pengamanan kepentingan nasional di Luar negeri dalam OMSP.

Acara ini dilaksanakan secara Hybrid (luring dan daring) yang diikuti oleh para Akademisi yang mewakili berbagai Perguruan Tinggi di Jakarta, perwakilan kelompok Masyarakat Sipil dan perwakilan K/L dan disiarkan langsung melalui kanal youtube Kemenkopolhukam. (Puspen TNI)

Dengar Pendapat Publik RUU

Informasi Terkait: Baca rangkuman berita Nasional, Daerah, dan Internasional terbaru secara lengkap di halaman Berita Terkini Wartabelanegara .

SIMAK JUGA

Jumat Berkah di Bungbulang, Polsek Bungbulang Berbagi dengan Jemaah Masjid Al-Hidayah

📢 INFO TERKINI:
Dapatkan informasi lebih lengkap dan update setiap hari mengenai isu yang terjadi melalui halaman: Berita Terbaru Warta Bela Negara

Terkait

Dengar Pendapat Publik RUU Perubahan UU TNI dan RUU Perubahan UU Polri

Diterbitkan pertama kali oleh Aninggell pada 01:17 WIB, 12 Juli 2024

Seluruh konten di portal Warta Bela Negara telah melalui proses verifikasi fakta dan penyuntingan sesuai standar operasional prosedur oleh Tim Dewan Redaksi untuk memastikan informasi yang akurat dan berimbang.

INFORMASI HUKUM & ETIKA JURNALISTIK:

Karya jurnalistik ini diproduksi dengan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

INFO

Rekomendasi: Jumat Berkah di Bungbulang, Polsek Bungbulang Berbagi dengan Jemaah Masjid Al-Hidayah

Kami menjamin perlindungan Hak Cipta atas seluruh materi yang dipublikasikan. Penyalinan tanpa izin atau pelanggaran hak intelektual akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.

Kirim Hak Jawab & Koreksi

Sesuai Pasal 1 butir 11 UU Pers, kami menyediakan ruang Hak Jawab bagi pihak yang merasa dirugikan.

Artikel ini diterbitkan pertama kali di Warta Bela Negara - WBN oleh Aninggell

© 2026 Warta Bela Negara - WBN. Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang menyadur atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi artikel ini tanpa izin tertulis dan tanpa mencantumkan link sumber asli:

https://wartabelanegara.com/dengar-pendapat-publik-ruu-perubahan-uu-tni-dan-ruu-perubahan-uu-polri/

Dengar Pendapat Publik RUU Perubahan UU TNI dan RUU Perubahan UU Polri

“Secara khusus, Bapak Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara (Pratikno) menunjuk saya selaku Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan penyusunan RUU TNI dan RUU Polri tersebut, sesuai dengan ketentuan formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” kata Menkopolhukam.

“Yang paling penting adalah mendorong dan memastikan substansi materi muatan RUU TNI dan RUU Polri mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi TNI dan Polri,” tegasnya.

Terkait

Dengar Pendapat Publik RUU Perubahan UU TNI dan RUU Perubahan UU Polri

WARTA BELA NEGARA

Info Kontak

“Secara khusus, Bapak Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara (Pratikno) menunjuk saya selaku Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan penyusunan RUU TNI dan RUU Polri tersebut, sesuai dengan ketentuan formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” kata Menkopolhukam.

“Yang paling penting adalah mendorong dan memastikan substansi materi muatan RUU TNI dan RUU Polri mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi TNI dan Polri,” tegasnya.

Bagikan ini:

Terkait

Dengar Pendapat Publik RUU Perubahan UU TNI dan RUU Perubahan UU Polri

Baca Lainya

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini:

Bagikan ini: