BANDUNG – Panitia Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat Tahun 2026 resmi menggelar Sosialisasi Tahap I secara daring pada Sabtu (25/7/2026). Langkah awal ini dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian dan tahapan pelaksanaan konferensi dapat berjalan sesuai dengan Peraturan Organisasi (PO), AD/ART PWI, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi, profesionalisme, dan demokrasi.
Berdasarkan hasil keputusan pleno panitia, Konferprov PWI Jawa Barat dijadwalkan berlangsung pada Rabu–Kamis, 12–13 Agustus 2026, dengan mengambil tempat di Hotel Horison Ultima, Kota Bandung. Agenda sosialisasi perdana tersebut diikuti secara aktif oleh para ketua PWI kabupaten/kota se-Jawa Barat, jajaran pengurus, serta unsur jajaran Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC).
Sebagai informasi, susunan kepanitiaan inti Steering Committee (SC) dipimpin langsung oleh Plt Ketua PWI Jawa Barat Ahmad Syukri. Sementara untuk posisi Organizing Committee (OC) dikomandoi oleh Roberto Purba selaku Ketua OC dengan didampingi Zaenal Ihsan yang mengemban amanah sebagai Sekretaris OC.
Dalam paparan resminya, Ahmad Syukri menjelaskan bahwa penetapan jadwal Konferprov pada pertengahan Agustus tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aspek legalitas organisasi, khususnya masa berlaku Surat Keputusan Pelaksana Tugas (SK Plt) Ketua PWI Jabar yang akan berakhir pada 19 Agustus 2026. Dengan demikian, seluruh pelaksanaan konferensi dipastikan tetap berada dalam koridor dan ketentuan aturan organisasi yang sah.
“Kami merancang pelaksanaan Konferprov pada tanggal 12–13 Agustus sehingga masih tersedia waktu sebelum berakhirnya masa tugas Plt. Semua tahapan tetap kami laksanakan secara maksimal, meskipun waktu yang tersedia saat ini sangat terbatas,” ujar Ahmad Syukri di sela-sela agenda sosialisasi secara virtual, Sabtu (25/7/2026).
Menurut Ahmad, sosialisasi daring ini merupakan langkah awal yang krusial sebelum nantinya dilaksanakan sosialisasi lanjutan. Pada tahap berikutnya, panitia akan membahas secara lebih terperinci dan teknis mengenai seluruh mekanisme pelaksanaan Konferprov di lapangan.
Strategi Pangkas Anggaran dan Penerapan Sistem Mandat Suara
Lebih lanjut, Ahmad Syukri mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Konferprov PWI Jabar tahun ini menghadapi tantangan besar dalam hal efisiensi anggaran. Berdasarkan kalkulasi dan perhitungan awal yang dilakukan tim bendahara, kebutuhan total biaya penyelenggaraan diproyeksikan menembus angka lebih dari Rp1 miliar. Tingginya biaya ini disebabkan oleh besarnya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diperkirakan mencapai sekitar 816 orang anggota.
Namun, melalui berbagai langkah efisiensi yang ketat, penyisiran komponen biaya, serta optimalisasi sumber pendanaan eksternal termasuk dukungan dari berbagai pihak kemitraan, panitia berhasil memangkas kebutuhan anggaran secara signifikan menjadi sekitar Rp450 juta.
“Kami berupaya semaksimal mungkin agar Konferprov tetap terlaksana dengan baik tanpa mengurangi kualitas esensi acara maupun tahapan standar organisasi yang memang harus dijalankan,” tegas Ahmad Syukri.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pengurus PWI kabupaten/kota di Jawa Barat yang telah menunjukkan komitmen nyata untuk saling membantu menyukseskan gelaran besar ini.
Sebagai salah satu bagian dari strategi efisiensi penyelenggaraan, panitia akan menerapkan sistem mandat suara sebagaimana yang telah diatur secara baku di dalam AD/ART PWI. Dalam mekanisme tersebut, ditentukan bahwa untuk organisasi dengan jumlah konstituen atau anggota antara 500 hingga 1.000 orang, maka satu orang peserta yang hadir secara fisik di lokasi dapat membawa maksimal tiga mandat suara dari anggota lain.
Ahmad Syukri menegaskan bahwa kebijakan mengenai batas maksimal mandat ini sepenuhnya mengacu pada regulasi organisasi PWI Pusat yang berlaku nasional, dan bukan merupakan keputusan baru atau aturan sepihak yang dibuat oleh panitia lokal di Jawa Barat.
Oleh karena itu, panitia sangat berharap agar seluruh pengurus PWI kabupaten/kota bisa segera bergerak cepat melakukan rapat internal di daerah masing-masing. Rapat tersebut diperlukan untuk menentukan delegasi resmi yang ditunjuk untuk hadir mewakili suara para anggotanya pada Konferprov mendatang.
Timeline Tahapan Pencalonan dan Kampanye Resmi
Dalam sosialisasi tahap pertama ini, panitia juga memaparkan timeline atau linimasa tahapan pelaksanaan Konferprov. Rangkaian akan dimulai dengan pembukaan pendaftaran Bakal Calon (Balon) Ketua PWI Jawa Barat serta Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Jawa Barat, yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 27 Juli hingga 31 Juli 2026 di Sekretariat PWI Jawa Barat, Jalan Wartawan, Bandung.
Setelah pendaftaran ditutup, panitia memberikan waktu khusus untuk masa perbaikan berkas administrasi pada tanggal 1–2 Agustus 2026. Seluruh dokumen dan berkas kelengkapan bakal calon tersebut nantinya akan langsung dikirimkan ke pengurus PWI Pusat di Jakarta untuk menjalani proses verifikasi akhir.
Apabila telah dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh PWI Pusat, nama-nama bakal calon, baik untuk posisi Ketua PWI Jawa Barat maupun Ketua DK PWI Jawa Barat, akan diumumkan secara resmi ke publik menjelang pelaksanaan hari H konferensi.
Guna memberikan ruang demokrasi yang sehat, panitia membuka masa kampanye bagi seluruh bakal calon terhitung sejak tanggal 27 Juli hingga 11 Agustus 2026.
Melalui masa kampanye yang cukup panjang ini, seluruh kandidat diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja strategis mereka kepada seluruh anggota PWI di berbagai kabupaten dan kota se-Jawa Barat.
Jaminan Hak Suara Anggota PWI
Selain fokus pada tahapan pencalonan, pihak Steering Committee menaruh perhatian yang sangat besar terhadap akurasi penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ahmad Syukri meminta dengan tegas agar seluruh pengurus PWI kabupaten/kota segera melakukan verifikasi faktual terhadap data anggota di wilayah masing-masing agar hak pilih seluruh anggota dapat terakomodasi dengan baik.
Bagi anggota yang saat ini status Kartu Tanda Anggota (KTA) PWI-nya masih dalam proses perpanjangan di tingkat pusat, panitia memastikan akan membantu memfasilitasi percepatan urusan administrasi tersebut. Langkah ini dilakukan agar seluruh anggota yang memenuhi syarat substantif tetap bisa menggunakan hak pilihnya pada Konferprov nanti.
“Kami ingin memastikan tidak ada satu pun anggota yang kehilangan hak konstitusionalnya dalam konferensi ini hanya karena terhambat persoalan administrasi. Karena itu, kami meminta seluruh daerah untuk segera melakukan inventarisasi data anggotanya secara detail,” pungkas Ahmad Syukri.
Kesiapan Teknis Logistik Terus Dimatangkan
Sementara itu dari sisi pelaksana acara, Ketua Organizing Committee (OC) Roberto Purba menyampaikan bahwa berbagai kebutuhan teknis penyelenggaraan di lapangan sejauh ini telah dipersiapkan dengan matang. Persiapan tersebut meliputi pemesanan ruang sidang (ballroom), pengaturan akomodasi bagi para peserta, hingga kesiapan sistem publikasi dan pelayanan panitia selama acara berlangsung.
Menurut Roberto, pihak OC juga telah menyiagakan petugas khusus di sekretariat bersama untuk melayani proses pendaftaran bakal calon, urusan administrasi kepesertaan, serta jalur koordinasi cepat dengan seluruh PWI kabupaten/kota.
“Kami berkomitmen penuh untuk memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan Konferprov ini tersedia dengan baik tanpa kekurangan satu apa pun. Persiapan akomodasi, ruang sidang utama, perangkat publikasi, serta manajemen pelayanan peserta terus kami matangkan setiap harinya agar pelaksanaan berjalan lancar dan sukses,” tutur Roberto.
Di samping itu, panitia juga akan mengoptimalkan pemanfaatan berbagai kanal komunikasi digital dan media sosial resmi organisasi untuk mempercepat penyebaran informasi mengenai perkembangan setiap tahapan Konferprov kepada seluruh anggota PWI di tanah Pasundan.
Melalui suksesnya penyelenggaraan Sosialisasi Tahap I ini, baik pihak Steering Committee maupun Organizing Committee sangat berharap seluruh elemen PWI kabupaten/kota dapat berpartisipasi aktif dalam setiap lini tahapan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, proses pengawalan pencalonan, hingga hari puncak pelaksanaan konferensi.
Sebagai penutup, momentum Konferensi Provinsi PWI Jawa Barat Tahun 2026 ini diharapkan tidak hanya sekadar menjadi ajang pergantian estafet kepengurusan, melainkan menjadi tonggak penting untuk memperkuat profesionalisme organisasi, mempererat tali persaudaraan sesama insan pers, sekaligus melahirkan figur kepemimpinan PWI Jawa Barat yang berintegritas tinggi, demokratis, dan visioner dalam menjawab tantangan dunia jurnalistik modern di masa depan. (*)
WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
Efisiensi Anggaran Jadi Fokus, Konferprov PWI Jabar 2026 Siap Digelar 12-13 Agustus di Bandung
Dibuat oleh Aninggell pada 18:07 WIB, 25 Juli 2026
Konten artikel berita ini telah melalui proses verifikasi sesuai standar jurnalistik oleh Tim Redaksi untuk memastikan informasi yang akurat dan berimbang.
INFORMASI HUKUM & ETIKA JURNALISTIK:
Karya jurnalistik ini diproduksi dengan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.




