Berita UtamaPendidikan & Pelatihan

Anggota DPR RI Komisi X M.Hoerudin Amin: Pendidikan dan Perbaikan Infrastruktur Sekolah Menjadi Prioritas Pembangunan Garut

×

Anggota DPR RI Komisi X M.Hoerudin Amin: Pendidikan dan Perbaikan Infrastruktur Sekolah Menjadi Prioritas Pembangunan Garut

Sebarkan artikel ini

 

GARUT.(30-mei-2026),Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PAN, Muhammad Hoerudin Amin, S.Ag., M.H., menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Grand Launching Musyawarah Daerah (Musda) XIII PD HIMA Persis Kabupaten Garut yang digelar di Hotel Vafe, Jalan Cimanuk, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Sabtu (30/5/2026).

Menurut Hoerudin Amin, kegiatan Musda HIMA Persis merupakan bagian penting dari proses pembelajaran generasi muda dalam berorganisasi dan membangun kepemimpinan.

“Musyawarah daerah ini kami dukung sepenuhnya karena merupakan proses pembelajaran bagi generasi muda. Mereka belajar bagaimana berorganisasi, belajar menjalankan proses pergantian kepemimpinan secara baik dan elegan, serta mengasah kemampuan emosional dan kepemimpinan mereka. Ini adalah kegiatan yang sangat positif dan menjadi sarana pendidikan terbaik bagi generasi muda dalam belajar berorganisasi,” ujarnya.

Selain menyoroti pentingnya pembinaan organisasi kepemudaan, Hoerudin Amin juga menekankan bahwa sektor pendidikan di Kabupaten Garut masih menghadapi berbagai tantangan serius yang harus menjadi perhatian bersama.

Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dimiliki, rata-rata lama sekolah masyarakat Garut masih berada di angka sekitar 8 tahun, sementara target pemerintah adalah minimal 9 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan masih tingginya angka putus sekolah, terutama di wilayah pelosok dan daerah pinggiran Kabupaten Garut.

“Banyak anak-anak di daerah terpencil yang kesulitan melanjutkan pendidikan karena jarak antara tempat tinggal dengan sekolah cukup jauh. Keterbatasan sarana pendidikan menjadi salah satu penyebab utama mereka tidak melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya,” katanya.

Selain faktor jarak, rendahnya budaya pendidikan di sebagian masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, menurutnya, seluruh elemen masyarakat harus bersama-sama mendorong peningkatan kesadaran pentingnya pendidikan.

Untuk membantu mengurangi angka putus sekolah, pihaknya terus mendorong peningkatan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa di Kabupaten Garut.

“Kami berupaya agar bantuan PIP semakin besar dan tepat sasaran. Bantuan tersebut menjadi stimulus bagi anak-anak agar tetap semangat belajar dan juga mendorong orang tua untuk terus menyekolahkan anaknya. Yang terpenting, bantuan itu harus diterima langsung oleh penerima manfaat tanpa ada potongan apa pun,” tegasnya.

Hoerudin Amin juga menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan yang masih memprihatinkan. Menurutnya, terdapat lebih dari 800 sekolah di Kabupaten Garut yang mengalami kerusakan berat dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Bahkan, pada musim penghujan lalu, sedikitnya 17 sekolah dilaporkan mengalami kerusakan parah hingga ambruk akibat usia bangunan yang sudah sangat tua.

“Banyak sekolah yang dibangun sejak era Instruksi Presiden (Inpres) pada masa Presiden Soeharto, bahkan ada yang sudah berdiri sejak masa Presiden Soekarno dan hingga kini belum mendapatkan perbaikan yang memadai. Usia bangunan sudah mencapai puluhan tahun dan kondisinya sangat mengkhawatirkan,” ungkapnya.

Sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, ia mengaku terus berupaya mendorong percepatan pembangunan dan rehabilitasi sekolah-sekolah rusak agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih nyaman dan aman.

“Kita ingin memperluas cakupan pembangunan sekolah. Jika sebelumnya hanya sekitar 200 sekolah yang bisa diperbaiki, maka targetnya harus lebih banyak. Mudah-mudahan tahun ini bisa mencapai 400 hingga 500 sekolah yang mendapatkan perbaikan,” katanya.

Ia menilai sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Garut menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan sektor pendidikan.

“Kami berharap sinergi dengan Bupati Garut dapat terbangun dengan baik. Karena jika bekerja sendiri-sendiri, dampaknya tidak akan maksimal. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama dan harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hoerudin Amin menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut yang saat ini berada di peringkat ke-26 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Menurutnya, rendahnya IPM tersebut tidak terlepas dari masih tingginya angka putus sekolah serta kondisi infrastruktur pendidikan yang belum memadai.

“Ketika sekolah diperbaiki dan menjadi layak, anak-anak akan lebih semangat belajar. Sebaliknya, jika bangunan sekolah rusak, fasilitas minim, dan jarak sekolah terlalu jauh, maka motivasi belajar anak juga akan menurun. Karena itu, perbaikan sarana pendidikan harus menjadi perhatian utama kita semua,” pungkasnya.(opx)

Informasi Terkait: Baca rangkuman berita Nasional, Daerah, dan Internasional terbaru secara lengkap di halaman Berita Terkini Wartabelanegara .

WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif :  Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.

Official Content: wartabelanegara.com | Hash: 452d125a04b3ed6e7848854aad16724f | 2026

Anggota DPR RI Komisi X M.Hoerudin Amin: Pendidikan dan Perbaikan Infrastruktur Sekolah Menjadi Prioritas Pembangunan Garut

Diterbitkan pertama kali oleh Taufik Hidayat pada 00:47 WIB, 31 Mei 2026

Seluruh konten di portal Warta Bela Negara telah melalui proses verifikasi fakta dan penyuntingan sesuai standar operasional prosedur oleh Tim Dewan Redaksi untuk memastikan informasi yang akurat dan berimbang.

INFORMASI HUKUM & ETIKA JURNALISTIK:

Karya jurnalistik ini diproduksi dengan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Kami menjamin perlindungan Hak Cipta atas seluruh materi yang dipublikasikan. Penyalinan tanpa izin atau pelanggaran hak intelektual akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.

Sesuai Pasal 1 butir 11 UU Pers, kami menyediakan ruang Hak Jawab bagi pihak yang merasa dirugikan.
Fingerprint: Warta Bela Negara - WBN-39395