Pemerintahan Pusat

Kemendagri Dorong Pemda Prioritaskan Pembangunan Air Minum dalam RKPD

×

Kemendagri Dorong Pemda Prioritaskan Pembangunan Air Minum dalam RKPD

Sebarkan artikel ini
logo warta bela negara

WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif :  Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.

Kemendagri Dorong Pemda Prioritaskan Pembangunan Air Minum dalam RKPD.

Batam, WBN– Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) memprioritaskan pembangunan air minum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) II Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Erliani Budi Lestari mengatakan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Mempertegas bahwa pengelolaan air minum merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak dasar warga negara.

“Tugas kami di Kemendagri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Bangda adalah terus mendorong daerah untuk memprioritaskan pembangunan air minum dalam perencanaan daerah, di samping mandat dari pemenuhan SPM,” katanya saat mewakili Direktur Jenderal Bina Bangda membuka Workshop Evaluasi Dukungan Pemerintahan Daerah terhadap Program Air Minum dalam Kerangka National Urban Water Supply Project (NUWSP) di Best Western Premier Panbil Batam, Rabu (5/10/2022).

Dia menegaskan, pemenuhan air minum harus menjadi prioritas perencanaan dan penganggaran daerah.

Pemerintah menargetkan universal access (100 persen) air minum layak tercapai pada tahun 2024. Project NUWSP menjadi bagian dari upaya pemenuhan hak warga negara atas akses air minum, terutama pada peningkatan akses air minum jaringan perpipaan di daerah perkotaan.

“Khusus untuk akses air minum jaringan perpipaan yang menjadi kegiatan NUWSP, sampai dengan 2018 capaiannya baru sebesar 20,14 persen. Jika melihat target sebesar 30 persen di tahun 2024 (sesuai dengan RPJMN 2020-2024), maka masih ada pekerjaan rumah yang harus segera kita selesaikan sebesar 10 persen yang harus di penuhi melalui kolaborasi Pemda dan BUMD air minum,” ungkapnya.

Lanjutnya, dari sisi anggaran, tren indikasi anggaran sektor air minum dalam RKPD mengalami penurunan dari 2019 ke 2020. Hal ini terjadi karena pandemi Covid-19. Namun dari tahun 2020 hingga 2022 anggaran sektor air minum selalu meningkat. Tren indikasi anggaran di level provinsi meningkat 190 persen dari 2020 ke 2022 (sebesar Rp521.452.443.979). Sementara tren indikasi anggaran di level kabupaten/kota juga meningkat 155 persen dari 2020 ke 2022 (sebesar Rp3.727.682.238.585).

“Kami, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, terus mengamanatkan untuk memprioritaskan perencanaan pembangunan air minum. Baik dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) maupun perencanaan tahunan (RKPD),” tandasnya.

Sumber : Puspen Kemendagri

Berita Lain : Kemendagri Gelar Workshop Uji Coba Pengembangan SIPD

 

 

Kemendagri Dorong Pemda Prioritaskan / Warta Bela Negara

Informasi Terkait: Baca rangkuman berita Nasional, Daerah, dan Internasional terbaru secara lengkap di halaman Berita Terkini Wartabelanegara .

Fingerprint: Warta Bela Negara - WBN-3642
Official Content: wartabelanegara.com | Hash: b8a313a5236f78dad72d48027c019063 | 2026

Kemendagri Dorong Pemda Prioritaskan Pembangunan Air Minum dalam RKPD

Diterbitkan pertama kali oleh Sigit pada 11:06 WIB, 6 Oktober 2022

Seluruh konten di portal Warta Bela Negara telah melalui proses verifikasi fakta dan penyuntingan sesuai standar operasional prosedur oleh Tim Dewan Redaksi untuk memastikan informasi yang akurat dan berimbang.

INFORMASI HUKUM & ETIKA JURNALISTIK:

Karya jurnalistik ini diproduksi dengan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Kami menjamin perlindungan Hak Cipta atas seluruh materi yang dipublikasikan. Penyalinan tanpa izin atau pelanggaran hak intelektual akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.

Sesuai Pasal 1 butir 11 UU Pers, kami menyediakan ruang Hak Jawab bagi pihak yang merasa dirugikan.

WARTA BELA NEGARA
Pengelola Redaksi: PT DANAKIRTI MEDIA NEWS
Penerbit & Manajemen Bisnis: PT DANAKIRTI MEDIA GROUPS
NIB: 2801220007313 | NPWP: 63.108.079.3-002.000
KBLI Utama: 58130 | No. Sertifikat: 28012200073130001
Seluruh kegiatan jurnalistik wartabelanegara.com berada di bawah naungan badan hukum resmi, patuh Sesuai UU Pers No. 40/1999