WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
GARUT.22/12/2025. Harapan akan kepastian hukum atas tanah mulai dirasakan warga penggarap Desa Tegalgede, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut. Setelah melalui proses pendataan Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL) dan Berita Negara Bagi Aset (BNBA), warga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa hingga pemerintah pusat.
Jajat Rustandi, salah seorang warga penggarap yang tercatat sebagai bagian dari sekitar 1.059 orang lebih yang telah didaftarkan, mengungkapkan rasa syukurnya atas langkah yang telah ditempuh pemerintah.
“Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa dan panitia, juga kepada Bapak Bupati Garut serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang telah membantu mendaftarkan tanah garapan kami untuk menjadi Sertifikat Hak Milik,” ujar Jajat.
Baca juga: Plt Camat Malangbong Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran, Rumah Ambruk dan Longsor
Menurutnya, proses pendataan yang dilakukan secara bertahap dan terbuka memberikan harapan baru bagi warga yang selama ini menggarap lahan tanpa kepastian hukum. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat kecil di desa.
Jajat juga menyampaikan pesan kepada warga penggarap lain yang hingga kini belum mendapatkan bagian atau belum tercantum dalam daftar CPCL dan BNBA agar tetap bersabar dan tidak terprovokasi.
“Kami mengajak warga yang belum terdaftar untuk tetap tenang dan bersama-sama mengikuti proses pendataan sesuai aturan. Semua ini perlu waktu agar adil dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” katanya.
Berita terkait: Kadis PUPR Garut Tinjau Lokasi Longsor Di Pakenjeng, Dipastikan Tanpa Korban Dan Kerugian Material
Lebih jauh, Jajat menyampaikan harapan agar Pemerintah Pusat dapat segera menindaklanjuti proses tersebut dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik bagi warga penggarap Desa Tegalgede.
Kami berharap pemerintah pusat bisa segera menurunkan dan menerbitkan SHM untuk kami, agar ada kepastian hukum dan rasa aman bagi warga dalam mengelola tanahnya,” ujarnya.
Warga menilai legalisasi tanah melalui mekanisme yang sah tidak hanya penting untuk kepastian hukum, tetapi juga menjadi dasar bagi peningkatan kesejahteraan dan ketenangan sosial di tingkat desa.(opx)
Simak juga: Apel Pemberangkatan Ops Amole 2026, Kapolda Sulsel: Jaga Kehormatan dan Profesionalisme
