Anggota DPRD Yudha Puja Turnawan Soroti Pemulangan Jenazah dan Pembaruan Data Sosial

WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif :  Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.

Garut, Jumat 13 Februari 2026 – Anggota DPRD Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turmawan, menyampaikan sejumlah persoalan sosial saat diwawancarai awak media di Kantor DPRD Garut, Jalan Patriot No. 3, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul.

Warga Sumbawa Meninggal, Terkendala Biaya Pemulangan Jenazah

Yudha mengungkapkan adanya warga Garut yang bekerja di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, meninggal dunia. Karena keterbatasan biaya, jenazah tidak dapat dipulangkan ke kampung halaman.

Biaya pemulangan jenazah dari Sumbawa Besar disebut mencapai ratusan juta rupiah. Pihak keluarga tidak mampu memenuhi permintaan biaya yang mendekati satu miliar rupiah, sehingga akhirnya diputuskan jenazah dimakamkan di Sumbawa. Kondisi ini membuat keluarga tidak mendapatkan bantuan maksimal untuk proses pemulangan.

Menurut Yudha, kasus tersebut menjadi perhatian serius dan menunjukkan perlunya mekanisme bantuan yang lebih cepat dan responsif, terutama bagi warga kurang mampu yang mengalami musibah di luar daerah.

Dorong Pembaruan Data dan Optimalisasi Pendamping Sosial

Selain itu, Yudha juga menyoroti pentingnya pembaruan data kesejahteraan sosial di Kabupaten Garut. Ia menilai masih banyak warga miskin ekstrem yang belum terdata dengan akurat, sementara ada warga yang secara ekonomi mampu justru masih menerima bantuan sosial.

Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengoptimalkan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta melibatkan RT dan RW dalam proses pendataan ulang agar lebih tepat sasaran.

“Masih banyak warga miskin ekstrem yang tidak terakomodasi, sementara ada yang tergolong mampu justru menikmati bantuan seperti BPJS. Ini harus segera diperbaiki,” tegasnya.

Minta Pemerintah Pusat Responsif terhadap Usulan Daerah

Yudha juga meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial agar lebih terbuka terhadap usulan dan pembaruan data dari pemerintah daerah. Menurutnya, operator dan pendamping di lapangan adalah pihak yang paling memahami kondisi riil masyarakat karena bersentuhan langsung dengan warga.

Ia menekankan pentingnya evaluasi sistem pendataan berbasis aplikasi agar benar-benar memastikan petugas turun langsung ke rumah warga dan melakukan verifikasi faktual.

Harapan Perbaikan Sistem Kesejahteraan

Yudha berharap ke depan sistem pendataan dan penyaluran bantuan sosial dapat diperbaiki secara menyeluruh. Dengan data yang akurat dan mekanisme yang responsif, bantuan sosial diharapkan tepat sasaran, khususnya bagi warga miskin ekstrem dan mereka yang membutuhkan penanganan medis rutin.

Ia juga mengajak semua pihak, baik pemerintah daerah maupun pusat, untuk bersama-sama melakukan evaluasi dan perbaikan agar tidak ada lagi warga miskin yang terlewat dari perhatian negara.(opx)