Boy Sopyan Dorong Pengawasan Ketat Program MBG Dan SPPG Di Daerah

GARUT.(04-juni-2026), Pemerhati kebijakan publik, Boy Sopian, menyampaikan pandangannya terkait perkembangan kasus dugaan korupsi yang menyeret pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Hal tersebut disampaikannya saat diwawancarai awak media di kawasan Pemda Garut, Jalan Pembangunan, Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis (4/6/2026).

Menurut Boy Sopian, langkah penegakan hukum yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Ia menilai Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan keseriusan dalam mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang sangat baik untuk masa depan anak-anak Indonesia. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi siswa dan menjadi investasi penting menuju Indonesia yang lebih maju. Karena itu, dana yang berasal dari rakyat harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak boleh disalahgunakan,” ujar Boy.

Ia menambahkan, penetapan tersangka terhadap sejumlah pejabat BGN menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah memiliki alat bukti yang cukup kuat. Menurutnya, proses hukum harus terus berjalan secara transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG tetap terjaga.

Selain menyoroti kasus di tingkat pusat, Boy juga meminta adanya pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah, termasuk di Kabupaten Garut. Ia mengaku menemukan sejumlah indikasi yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait.

Boy menyoroti adanya beberapa bangunan SPPG yang menurutnya tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Bahkan, terdapat lokasi yang digunakan untuk lebih dari satu SPPG dalam satu kawasan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan dan kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku.

“Pengawasan internal maupun eksternal harus benar-benar berjalan. Jangan sampai ada pelaksanaan program yang tidak sesuai standar tetapi luput dari pengawasan,” katanya.

Lebih lanjut, Boy juga menyinggung adanya dugaan praktik yang disebutnya sebagai “ternak yayasan”. Menurutnya, terdapat indikasi satu pihak mengelola banyak yayasan sekaligus untuk mengakses program SPPG. Ia menyebutkan bahwa satu orang diduga dapat memiliki hingga puluhan yayasan yang terlibat dalam program tersebut.

Ia menjelaskan bahwa sistem pendaftaran yang sebelumnya memungkinkan hal tersebut kini telah mengalami sejumlah perbaikan. Namun demikian, ia berharap proses evaluasi dan audit tetap dilakukan agar tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

Selain itu, Boy juga menyoroti kemunculan sejumlah SPPG baru yang dinilainya perlu mendapat perhatian khusus. Ia meminta agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas, operasional, hingga mekanisme pengelolaan dana yang diterima oleh setiap SPPG.

Boy berharap Kejaksaan Agung dapat menginstruksikan jajaran Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri untuk turut mengawasi pelaksanaan program MBG hingga ke daerah-daerah. Menurutnya, pengawasan yang ketat sangat penting untuk memastikan seluruh anggaran digunakan sesuai peruntukannya.

“Pembagian anggaran dalam program ini sebenarnya sudah jelas. Ada porsi untuk kebutuhan siswa, pengelola, tenaga pelaksana, hingga operasional lainnya. Karena itu, seluruh proses harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan maupun praktik korupsi,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Boy menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis karena manfaatnya sangat besar bagi generasi muda Indonesia. Namun demikian, dukungan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan yang kuat, transparansi, serta penegakan hukum yang tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.(***)

WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif :  Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.