WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif : Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.
KPU Kota Depok
WBN, DEPOK- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok meminta Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia (PD DMI) Depok dalam mensukseskan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Komisioner KPU Kota Depok, Diki Hadi Wijaya.
Menurutnya DMI sebagai organisasi masyarakat yang menaungi para Ulama Depok dan membina masjid sebagai agen edukatif bagi pemilih. Dirinya berharap agar DMI wadah pemilih mengajak masyarakat untuk pemilihan Walikota dan Gubernur Jawa Barat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada DMI Kota Depok dalam upaya sosialisasi kepada masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pemilih. KPU menargetkan tahun ini sebanyak 80 persen partisipasi pemilih. Semoga target tercapai dengan kerja sama semua masyarakat,” kata Diki Hadi Wijaya seusai acara Talk Show dan Diskusi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Walikota dan Wakil Walikota Depok tahun 2024 Bersama DMI Kota Depok “Peran Masjid dan Ulama Dalam Membangun Stabilitas Umat Dalam Mewujudkan Pilkada yang Bermartabat” di Gedung MUI Kota Depok, Senin (18/11/2024).
Ketua DMI Kota Depok H. Eko Waludi mengapresiasi ajakan KPU Depok. Menurutnya, DMI terus bergerak dalam upaya pembinaan masjid yang tersebar di Kota Depok kurang lebih 1400 masjid.
Terlebih lagi kepengurusan DMI juga sampai di tingkat Kelurahan dan sama halnya dengan masjid yang berada di tengah masyarakat.
“Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, namun juga berfungsi sosial. Kita berharap dari masjid munculnya peradaban masyarakat dan sebagai tempat menyelesaikan persoalan umat,” harapnya seusai menyampaikan materi.
Dirinya mengingatkan masyarakat agar di masa pesta demokrasi tetap menjaga tali persaudaraan dan persatuan. Jangan sampai, lanjutnya, karena beda pilihan menjadi jauh bahkan sampe terjadi gesekan.
“Jangan mudah baper karena beda pilihan. Begitu juga dengan alergi dengan politik. Kita jadikan dakwah melalui politik yang menjadikan kebaikan sebagai ladang dakwah. Kalau mendapatkan kekuasaan maka sebagai amanah tuhan sebagai misi dakwah,” paparnya.
Ulama Sebagai Penyebar Nilai Perdamaian
Bendahara DMI Kota Depok H. Zubair Halim mengaku siap berkolaborasi dan kerjasama dengan KPU dalam mengajak pemilih untuk menyampaikan pilihannya. Menurutnya, masjid sebagai tempat berkumpulnya masyarakat dalam menjalankan ibadah. Ia menambahkan, Ulama sebagai penyebar nilai-nilai perdamaian di masyarakat.
“Tentu, kita berharap agar para pengurus DMI, Ulama, Ustadz dan Kiai menjadi katalisator dan merangkul masyarakat. Karena menjadi bagian penting dalam berdakwah dan menjalankan amanah konstitusi,” jelasnya.
Menurutnya, masjid berada di setiap RW dan akses bagi keluarga semakin dekat. Untuk itu, lanjutnya, DKM sangat efektif dalam mengajak kepala keluarga untuk mendatangi TPS dalam menyalurkan pilihan suaranya.
“Di masjid kita dipaksa untuk bersalaman artinya saling menjaga tali persaudaraan. Tentu, dalam berdakwah mengajarkan nilai kejujuran. Perlu diingat, jangan sampai mengatasnamakan organisasi untuk memilih salah satu calon dan harus berdasarkan ketentuan organisasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Ustad Sutrisno sebagai moderator dalam acara talk show. Sedikitnya 86 peserta kegiatan yang dihadiri oleh Pengurus DMI Kota Depok, perwakilan Pengurus Kecamatan dan Ranting serta perwakilan dari DKM. Acara berlangsung lancar dan dinamis dengan antusiasme peserta serta banyaknya penanya meskipun dibatasi waktu. (**)
Sumber : Adi
[irp posts=”5430″ ]
[wp-rss-aggregator]
Informasi Terkait: Baca rangkuman berita Nasional, Daerah, dan Internasional terbaru secara lengkap di halaman Berita Terkini Wartabelanegara .
📢 INFO TERKINI:
Dapatkan informasi lebih lengkap dan update setiap hari mengenai isu yang terjadi melalui halaman:
Berita Terbaru Warta Bela Negara
KPU Kota Depok Harap PPD DMI Depok Sukseskan Pilkada 2024
Diterbitkan pertama kali oleh Aninggell pada 21:11 WIB, 18 November 2024
Seluruh konten di portal Warta Bela Negara telah melalui proses verifikasi fakta dan penyuntingan sesuai standar operasional prosedur oleh Tim Dewan Redaksi untuk memastikan informasi yang akurat dan berimbang.
INFORMASI HUKUM & ETIKA JURNALISTIK:
Karya jurnalistik ini diproduksi dengan tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Kami menjamin perlindungan Hak Cipta atas seluruh materi yang dipublikasikan. Penyalinan tanpa izin atau pelanggaran hak intelektual akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
