Skandal MBG Di Garut? Dugaan Mark Up, Kualitas Buruk, Hingga “Jatah Komisi” 30% Terkuak

WBN- WARTABELANEGARA.COM | Objektif - Informatif - Edukatif :  Berita Terkini, Terbaru , Terpercaya.

Garut, 24 April 2026
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi andalan pemerintah dalam memperbaiki gizi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat, kini diterpa sorotan tajam di Kabupaten Garut. Sejumlah warga mengungkap dugaan serius: mulai dari kualitas makanan yang jauh dari standar, lemahnya pengawasan, hingga praktik tidak sehat dalam rantai distribusi.

Program unggulan yang digagas oleh Prabowo Subianto ini dinilai kehilangan arah di tingkat pelaksana. Alih-alih menghadirkan manfaat maksimal, pelaksanaan di lapangan justru disebut membuka celah penyimpangan.

“Ini bukan lagi sekadar kelalaian, tapi sudah mengarah ke pola yang sistematis. Program bagus, tapi seperti dijadikan ladang bisnis,” ungkap sumber warga.

Indikasi“main mata”: pengawasan  tumpul, pelaksanaan liar
Sorotan utama tertuju pada lemahnya fungsi pengawasan. Warga menilai kontrol dari pihak terkait, termasuk SPPG, tidak berjalan efektif dan cenderung formalitas.

Alih-alih pengawasan aktif, yang terjadi justru minimnya pengecekan langsung ke dapur produksi, distribusi, hingga kualitas makanan yang diterima penerima manfaat.

“Kalau pengawasan hanya di atas kertas, wajar kalau di bawah jadi liar,” tegas warga.

Makanan tak layak? Orang tua mulai angkat suara
Keluhan paling nyata datang dari orang tua murid. Mereka menilai kualitas makanan yang diberikan tidak mencerminkan standar gizi yang dijanjikan.

Bahkan, muncul suara keras dari masyarakat yang mulai kehilangan kepercayaan terhadap skema distribusi makanan.

“Daripada seperti ini, lebih baik bantuannya dalam bentuk uang saja. Lebih jelas manfaatnya,” ujar salah satu orang tua.

Dua pertanyaan besar: kemana anggaran mengalir?
Warga kini mulai mempertanyakan transparansi anggaran. Dengan adanya standar menu dan harga dari Badan Gizi Nasional (BGN), muncul dugaan adanya selisih antara angka di atas kertas dan realisasi di lapangan.

“Kalau kualitas rendah tapi anggaran tetap tinggi, publik berhak bertanya: ke mana sisanya?” ujar warga.

Lebih jauh, muncul indikasi adanya kebijakan tambahan di tingkat pelaksana yang diduga tidak sesuai dengan aturan resmi.

Isu paling sensitif: “JATAH KOMISI” 20–30%
Yang paling mengundang perhatian adalah dugaan adanya praktik komisi dalam rantai penyediaan bahan pangan. Angkanya tidak kecil—disebut mencapai 20 hingga 30 persen.

Jika dugaan ini benar, maka dampaknya bukan hanya pada kualitas program, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara.

“Kalau ada potongan seperti itu, sudah jelas yang dikorbankan adalah kualitas makanan untuk masyarakat,” tegas sumber.

Tujuan besar, realisasi  dipertanyakan
Secara konsep, MBG memiliki misi besar: menggerakkan sektor pertanian, peternakan, UMKM, hingga menyerap tenaga kerja.

Namun di Garut, warga menilai efek tersebut belum terlihat signifikan. Petani belum merasakan lonjakan permintaan yang berdampak nyata, sementara ekonomi lokal dinilai masih stagnan.

“Harusnya ini jadi mesin ekonomi rakyat. Tapi sekarang belum terasa,” ujar warga lainnya.

Desqk audit total, dan penindakan tegas
Melihat berbagai persoalan yang mencuat, warga mendesak adanya langkah konkret, bukan sekadar klarifikasi.

Mereka menuntut:
Audit menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG
Pemeriksaan kinerja SPPG, yayasan, dan supplier
Penelusuran dugaan markup dan komisi
Transparansi laporan anggaran dan distribusi
Penindakan tegas terhadap oknum yang terbukti menyimpang
“Jangan tunggu viral baru bergerak. Turun sekarang, cek sekarang,” tegas warga.

Ujian besar bagi program Nasional
Kasus di Garut ini dinilai bisa menjadi indikator penting bagi evaluasi nasional program MBG. Tanpa pengawasan ketat dan transparansi, program strategis berisiko melenceng dari tujuan awalnya.

“Kalau dibiarkan, ini bukan hanya soal Garut. Ini bisa jadi masalah nasional,” pungkasnya.

(Jajang ab)