Forum Purnawirawan TNI Usulkan Pergantian Wapres Gibran

Forum Purnawirawan TNI Usulkan Pergantian Wapres Gibran, Desak MPR Ambil Tindakan

WARTA BELA NEGARA | Jakarta, 20 April 2025 — Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan pernyataan sikap mengejutkan yang berisi delapan tuntutan penting, termasuk usulan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pernyataan ini ditandatangani oleh ratusan purnawirawan dari tiga matra TNI, mulai dari jenderal hingga kolonel.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan melalui siaran langsung di kanal YouTube milik Refly Harun, yang menampilkan dokumentasi kegiatan serta dokumen resmi tuntutan. Dalam dokumen yang beredar, tercantum sejumlah nama tokoh senior TNI seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno juga disebut turut mengetahui isi pernyataan tersebut.

Dokumen sikap itu ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Dengan latar belakang bendera merah putih dan slogan “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI,” forum ini menegaskan dukungan terhadap Presiden terpilih sambil menyampaikan kritik terhadap proses politik yang dianggap menyimpang.

Salah satu tuntutan utama forum adalah usulan kepada MPR untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Mereka menilai keputusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu melanggar hukum acara MK serta prinsip kekuasaan kehakiman yang independen.

Selain itu, forum juga menuntut agar Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 versi asli sebagai dasar hukum dan tata pemerintahan. Poin ini disebut Refly Harun, pakar hukum tata negara, sebagai hal yang perlu dikaji lebih dalam karena berpotensi menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat.

Tuntutan lainnya meliputi permintaan reshuffle kabinet terhadap menteri yang diduga terlibat korupsi, serta penindakan terhadap pejabat negara yang dinilai masih memiliki keterkaitan kepentingan dengan mantan Presiden Joko Widodo.

Inilah delapan tuntutan lengkap yang mereka tandantangani

Kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 versi asli sebagai dasar hukum politik dan tata pemerintahan Indonesia.
Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih (ASTA CITA), kecuali kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti PIK 2 dan Rempang yang dianggap merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.
Menolak tenaga kerja asing asal Cina dan mendesak agar tenaga kerja asing ilegal dipulangkan.
Menertibkan pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan Pasal 33 Ayat 2 dan 3 UUD 1945.
Melakukan reshuffle kabinet dengan mengganti menteri yang diduga terlibat korupsi serta mengambil tindakan tegas terhadap pejabat dan aparat negara yang masih terkait kepentingan mantan Presiden Joko Widodo.
Mengembalikan fungsi Polri pada urusan keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) di bawah Kementerian Dalam Negeri.
Mengusulkan penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan alasan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 169 huruf q UU Pemilu dianggap melanggar hukum acara dan prinsip independensi kekuasaan kehakiman.